[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3a9429a-0919-48c9-b3b0-45e9a3d61f42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-kesehatan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/NO.14, LL KAB. KAPUAS HULU: 25 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota adalah kewenangan penanganan bidang kesehatan \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum;Jenis Retribusi; Ketentuan Penggunaan; Peninjauan Tarif Retribusi; Golongan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Penagihan; Keberatan; PEngurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran;;Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 19 halaman peraturan dan 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dokter Achmad Diponegoro Putussibau.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu, akses, dan pemerataan pelayanan kesehatan di rumah sakit pratama dan puskesmas beserta jaringannya, yang memerlukan dukungan pembiayaan dari masyarakat melalui retribusi.

Ketentuan substansial meliputi:

Jenis retribusi yang diatur adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas yang dikelola Pemerintah Daerah, kecuali orang tidak mampu/miskin dan korban keracunan dalam KLB atau bencana.
Tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan kesehatan.
Struktur tarif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, dengan besaran yang tercantum dalam lampiran peraturan.
Penerimaan dari retribusi disetor ke kas daerah, dengan pembagian persentase untuk jasa pelayanan dan jasa sarana yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KAPUAS HULU REGENCY GOVERNMENT
KAPUAS HULU REGENCY REGULATION
NUMBER 17 OF 2013
ON
HEALTH SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions in Article 14 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, one of the areas of government that must be carried out by the Regency/City Region is the authority to handle the health sector;
that in order to implement the authority as referred to in letter a, and improve the quality, access and equity of public health services in primary hospitals and community health centers (puskesmas) and their networks, support and participation from the community are needed to contribute to health financing by paying health service charges;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3a9429a-0919-48c9-b3b0-45e9a3d61f42","actionData","errors"]