[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3a3f8f9-730d-4a0a-aac2-102fcf2ff078","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2012 tentang TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2012","number","11","year","2012","published_date","2012-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.65
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
ABSTRAK:	\n \n Kabupaten Wajo yang memiliki letak geografis dan strategis serta keanekaragaman suku dan keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal yang perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, dipandang perlu dilakukan pengaturan pendaftaran usaha pariwisata; c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan \r\n3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n5. Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; \r\n6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan \r\n7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana \r\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; \r\n12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.\r\n \n MENGATUR TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2012. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah untuk mengembangkan sumber daya pariwisata demi kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan, memajukan kebudayaan lokal, mengangkat citra daerah, memupuk rasa cinta tanah air, menjamin kepastian hukum, serta memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Wajo berwenang menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan kepariwisataan, memfasilitasi promosi pariwisata, mengembangkan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan, memelihara daya tarik wisata, menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, dan pengusaha pariwisata. Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya dan mematuhi norma agama, adat istiadat, serta memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Bidang usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, MICE, wisata tirta, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, dan jasa pramuwisata. Setiap bidang usaha memiliki jenis-jenis usaha yang lebih spesifik.

","transitional_provisions","1. Pelaku usaha yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata diwajibkan memiliki tanda daftar usaha pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu ) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n3. Pelaku usaha yang tempat usahanya tidak memenuhi jarak dari rumah ibadah dan sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) diwajibkan menyesuaikan lokasinya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mendaftarkan usaha pariwisatanya atau melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi berupa:\n a. Surat teguran/peringatan;\n b. Pembatasan kegiatan usaha;\n c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan\n d. Pencabutan tanda daftar usaha pariwisatanya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WAJO REGENCY GOVERNMENT
WAJO REGENCY REGULATION
NUMBER 11 OF 2012
CONCERNING
TOURISM BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering:

that Wajo Regency, which has a geographical and strategic location as well as a diversity of ethnicities and the natural environment, flora, fauna, archaeological remains, history, arts and culture, is a resource and capital that needs to be developed through the implementation of tourism business to improve the welfare of the community;
that the implementation of tourism business registration which is intended to protect the interests of citizens and improve the welfare of citizens and provide legal certainty in running a tourism business for business actors, is deemed necessary to regulate tourism business registration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3a3f8f9-730d-4a0a-aac2-102fcf2ff078","actionData","errors"]