[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c38f4bce-249a-45d0-941c-80489b01e7db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004","number","04","year","2004","published_date","2004-01-29","effective_date","2004-01-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Kewenangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kewenangan - Daerah
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD Kab CIanjur N0 06 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kewenangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, kewenangan Kabupaten telah diakui oleh Pemerintah yang perlu menetapkan Peraturan Daerah. \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 5 Tahun 2001; Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002; Perda Kab. Cianjur No. 02 Tahun 2001 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kewenangan Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kewenangan Daerah; Penyelenggaraan Kewenangan; Ketentuan Lain dan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2004. \n 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan daerah Kabupaten Cianjur. Latar belakangnya adalah pengakuan kewenangan kabupaten oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002.

Tujuan: Menetapkan dasar hukum untuk kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Daerah: Meliputi kewenangan pangkal sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, semua kewenangan pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, agama, dan kewenangan lain sesuai peraturan.
Kewenangan Wajib: Pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
Dasar Penggunaan Kewenangan: Untuk penyusunan peraturan daerah, keputusan bupati, kebijakan daerah, penyusunan unit organisasi, perencanaan pelayanan dasar, dan alokasi anggaran.
Penyelenggaraan Kewenangan: Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan daftar kewenangan kabupaten, dapat bekerjasama dengan daerah lain atau menyerahkan kewenangan ke provinsi dengan persetujuan DPRD.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala produk hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus dikaji dan ditinjau kembali.\n2. Kewenangan-kewenangan tertentu atau bagian dari kewenangan tertentu yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Kabupaten atau dengan Kota, kerjasama dengan Propinsi atau diserahkan ke Propinsi serta kerjasama dengan pihak ketiga lainnya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL
GAZETTE
CIANJUR REGENCY
NUMBER 06
YEAR 2004

REGIONAL REGULATION OF CIANJUR REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2004
CONCERNING
REGIONAL AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIANJUR

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Presidential Decree Number 5 of 2001 concerning the Implementation of Recognition of Regency/City Authority, and Decree of the Minister of Home Affairs Number 130-67 of 2002 concerning Recognition of Regency and City Authority, the authority of the Regency has been recognized by the Government;
that based on the considerations in letter a and in accordance with the First dictum of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 130-67 of 2002, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Authority.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c38f4bce-249a-45d0-941c-80489b01e7db","actionData","errors"]