[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c384b182-6627-4a72-8a4a-4fb1cb855867","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-03-05","effective_date","2017-03-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Pengembangan Kabupaten Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

anak
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/152
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 Thun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah menyebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten\r\nsalah satu adalah penyelenggaraan urusan anak;\r\nbahwa anak merupakan potensi bangsa bagi\r\npembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan\r\npengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin\r\ndengan menyusun kebijakan yang berpihak pada\r\nkepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis\r\nuntuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan\r\nmampu memberikan perlindungan kapada anak melalui\r\nKebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam\r\npenyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan\r\nPerlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun\r\n2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nHAK DAN KEWAJIBAN ANAK;\r\nBAB III\r\nRUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK;\r\nBAB IV\r\nKELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK;\r\nBAB V\r\nPEMENUHAN HAK-HAK ANAK;\r\nBAB VI\r\nKEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB;\r\nBAB VII\r\nPERAN SERTA PERS DAN MEDIA RAMAH ANAK;\r\nBAB VII\r\nSANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamandau. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan anak, serta untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi anak-anak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan budaya, serta hak perlindungan khusus. Kewajiban anak mencakup menghormati orang tua, menjaga kehormatan diri, mencintai keluarga dan negara, serta menunaikan ibadah.
Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang meliputi kondisi fisik wilayah yang layak anak dan kondisi non-fisik yang ramah anak.
Kelembagaan Kabupaten Layak Anak, termasuk pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program terkait anak. Sekretariat Gugus Tugas berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Penyediaan data anak yang komprehensif sebagai bahan penyusunan RAD.
Pembentukan forum partisipasi anak sebagai representasi anak dalam penyusunan kebijakan terkait anak.
Kewajiban dan tanggung jawab setiap orang atau badan usaha untuk menghasilkan produk atau jasa yang ramah anak, menyediakan sarana prasarana layak anak, dan tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.

","transitional_provisions","1. Tim kerja perlindungan anak dan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Keputusan Bupati.\n2. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin usaha.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan batas waktu pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administratif kependudukan.\n3. Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diancam Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.\n4. Sanksi pidana lainnya diatur dalam pasal 32 hingga pasal 40.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2016
ON
DEVELOPMENT OF CHILD-FRIENDLY REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is stated that one of the authorities of the Regency Government is the administration of children's affairs;
that children are the nation's potential for national development, for this reason, guidance and development need to be carried out as early as possible by formulating policies that favor the interests of children so that strategic efforts are needed to create a sense of security, friendliness, congeniality and be able to provide child protection through the Regency Government Policy in the administration of a Child-Friendly Regency;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c384b182-6627-4a72-8a4a-4fb1cb855867","actionData","errors"]