[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3816b11-59db-4808-9597-a89621381304","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-03-29","effective_date","2019-04-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6f5779f5-e2ea-448d-8bb0-b22517233239","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Peraturan BPOM","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 6, BN.2019/No. 397, jdih.pom.go.id : 29 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara atas Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sepanjang mengatur mengenai tuntutan kerugian negara terhadap pegawai bukan bendahara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menggantikan ketentuan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terkait penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara yang melibatkan pegawai bukan bendahara, termasuk kewajiban mereka untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian. Selain itu, peraturan ini menetapkan pembentukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk menangani proses penyelesaian kerugian negara. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pelaporan, verifikasi, dan penagihan kerugian negara, serta prosedur penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku, tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan tunduk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Atas Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban mengganti kerugian negara dapat mengakibatkan dinyatakannya wanprestasi dan pelaksanaan sita jaminan oleh instansi yang berwenang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Atas Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sepanjang mengatur tuntutan Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
NUMBER 6 OF 2019
ON
PROCEDURES FOR SETTLING STATE LOSS CLAIMS
AGAINST NON-TREASURER CIVIL SERVANTS
WITHIN THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3816b11-59db-4808-9597-a89621381304","actionData","errors"]