[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c37b303a-2156-4f79-a347-5a3ece421d6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 27 Tahun 2003","number","27","year","2003","published_date","2003-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Sidempuan","place_of_enactment","Padang Sidempuan","theme","Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Izin - Pengelolaan - Pembuangan - Air - Limbah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2003/ No.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintah Kota Padangsidempuan didalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), b. bahwa Retribusib salah satu sumber PAD Kota Padangsidempuan, c. bahwa air adalah merupakan Sumber Daya Alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara dijaga kualitas nya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi tercipta nya kelestarian lingkungan hidup, d. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan semakin banyak pula Air Limbah yang dapat pelaksanaan nya memerlukan pembiayaan fisik dan operasional, bahwa pelaksanaannya memerlukan pembiayaan fisik dan Operasional , e. bahwa pelaksanaan izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah dalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi yang dapat menjadi salah satu sumber PAD Kota Padangsidempuan dari sektor Retribusi . \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Undang-Undang Nomor34 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952), Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/VIII/1997, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51.10.1995, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52.12.1995, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 58.12.1995, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42.10.1996, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42.10.1996, Keputusan Menteri Dalam Negari Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negari Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negari Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negari Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI, JENIS RETRIBUSI, PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI, PERIZINAN, TATA CARA MEMPEROLEH IZIN, RETRIBUSI, TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN, TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN, SANKSI ADMINISTRASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003. \n 14 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah di Kota Padangsidimpuan. Maksud dari pengelolaan pembuangan air limbah adalah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemeliharaan kualitas air pada sumber air di daerah. Tujuannya adalah agar air pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk melindungi kelestarian flora, fauna, dan mikroorganisme yang bermanfaat.

Objek retribusi adalah setiap orang atau Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pembuangan Air Limbah. Setiap kegiatan industri/usaha farmasi yang menghasilkan air limbah dan membuangnya ke media lingkungan air harus memiliki izin. Untuk memperoleh izin, pemohon harus memenuhi persyaratan seperti memiliki izin lokasi, rekomendasi teknis, dan saluran pembuangan air limbah yang sesuai. Izin berlaku selama 3 tahun dan wajib daftar ulang setiap tahun.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara memperoleh izin, kewajiban pemegang izin, serta kondisi di mana izin tidak berlaku atau dapat dicabut. Besaran tarif retribusi izin pengelolaan pembuangan air limbah ditetapkan berdasarkan jenis usaha (industri, usaha, farmasi, dll.) dan golongan (kecil, sedang, besar) serta jenis perizinan (izin baru atau daftar ulang). Tata cara penetapan, pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi juga diatur dalam peraturan ini.

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD jika terdapat kesalahan. Diatur pula mengenai penyelesaian keberatan atas SKRD dan STRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang.\n2. Dalam hal tunggakan pembayaran Retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan penyegelan terhadap saluran Pembuangan Air Limbah sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PADANGSIDIMPUAN CITY

REGIONAL REGULATION OF PADANGSIDIMPUAN CITY
NUMBER 27 YEAR 2003
ON
LEVY FOR WASTEWATER DISPOSAL MANAGEMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANGSIDIMPUAN

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing Regional Autonomy and Decentralization,\nthe Regional Government of Padangsidimpuan City in the implementation of Government and\nDevelopment needs to be supported by Locally-Generated Revenue (PAD);
that Retribution is one source of PAD of Padangsidimpuan City:
that water is a Natural Resource to fulfill the needs\nof many people so it needs to be maintained and its quality maintained so that it remains\nbeneficial for human life and other living things for the sake of\ncreating environmental conservation;
that with the increasing Development activities, there is also more\nWastewater that can damage/pollute water

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c37b303a-2156-4f79-a347-5a3ece421d6a","actionData","errors"]