[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c379fac9-5907-4266-beb8-0fa9af22b42c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 Tahun 2019","number","41/POJK.03/2019","year","2019","published_date","2019-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 41/POJK.03/2019, BN. 2019/NO.256 , Jdih.pu.go.id: 82 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum\n2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk memperbarui ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum agar sesuai dengan perkembangan terkini. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur industri perbankan nasional yang kuat, efisien, dan berdaya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, termasuk persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi. Penggabungan dan peleburan dapat dilakukan antara bank umum konvensional dan/atau bank umum syariah. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan dengan syarat tertentu. Integrasi melibatkan pengalihan aset dan/atau liabilitas dari kantor cabang bank luar negeri ke bank dalam negeri. Konversi mengubah izin usaha kantor cabang bank luar negeri menjadi bank dalam negeri. Semua proses ini memerlukan izin dari OJK dan harus memperhatikan kepentingan bank, masyarakat, dan persaingan usaha yang sehat.

","transitional_provisions","1. Bank yang pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku sedang dalam proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Integrasi, tetap mengikuti ketentuan yang terkait sebelum Peraturan OJK ini berlaku, sepanjang telah melakukan pengumuman ringkasan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Integrasi.\n2. Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan periodik bank bagi Bank dan/atau KCBLN yang melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi baik periode akhir sebelum dan pada periode awal setelah Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi, ditetapkan oleh OJK.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Keterlambatan dalam penyampaian laporan atau bukti pengumuman dikenai denda sebesar Rp1.000.000,00 per hari kerja, maksimal Rp30.000.000,00 per jenis laporan.\n3. Sanksi administratif dapat berupa larangan ekspansi usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, atau larangan sebagai pihak utama.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41/POJK.03/2019
ON
MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION, INTEGRATION,
AND CONVERSION OF COMMERCIAL BANKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering:

that with the transfer of functions, duties, and authorities for regulating and supervising financial services activities in the banking sector from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK);
that to support economic growth and national stability, a strong and competitive national banking industry structure is needed;
that to create a strong and competitive national banking industry structure that is able to respond to increasingly dynamic and complex future challenges, strong, efficient, and competitive banks are needed through mergers, consolidations, acquisitions, integration, and conversions;
that the current regulations regarding

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c379fac9-5907-4266-beb8-0fa9af22b42c","actionData","errors"]