Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik melalui investigasi atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan investigasi yang efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tata cara investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman tanpa proses verifikasi syarat formil. Investigasi ini terdiri dari pemeriksaan inisiatif dan pemeriksaan khusus, yang dilakukan oleh Keasistenan Substansi, Keasistenan Perwakilan, atau Tim Pemeriksaan Khusus. Proses investigasi mencakup pengumpulan informasi, penyusunan laporan informasi, registrasi laporan inisiatif, dan pemeriksaan. Ombudsman memiliki kewenangan untuk meminta keterangan, memeriksa dokumen, dan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dan memuat tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Terlapor.