[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c359e657-e7b0-4b63-9517-f3ea6fea8855","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - JASA USAHA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/No.9, TLD No.9918
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;\r\nb. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat objek retribusi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan perlu adanya penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan\r\nperkembangan perekonomian;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011\r\ntentang Retribusi Jasa Usaha. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan\r\n5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha \n 11 Halaman, Penjelasan: 1 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha\n2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat objek retribusi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah sebelumnya, serta perlunya penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Perubahan meliputi beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, antara lain perubahan dan penambahan pada Pasal 5 mengenai pemakaian tanah, bangunan, kendaraan/alat berat, serta sarana/panggung media luar ruang. Juga terdapat perubahan pada Pasal 14 mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi tempat parkir dalam halaman dan kawasan terminal, Pasal 17 mengenai tarif retribusi tempat khusus parkir, Pasal 20 mengenai tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, Pasal 23 mengenai tarif retribusi rumah potong hewan, Pasal 26 mengenai tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan, Pasal 29 mengenai tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta Pasal 35 mengenai tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Peraturan ini juga mencabut beberapa Peraturan Bupati terkait tarif retribusi jasa usaha dan pemakaian kekayaan daerah.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\na. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 15);\nb. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 13);\nc. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 6).\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104,110],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Poso No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34227/perda-kab-poso-no-7-tahun-2015","91cc6be7-7b98-41cc-979b-2696eec66f11",{"_105":111,"_107":112,"_36":113},"PERDA Kab. Poso No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34237/perda-kab-poso-no-8-tahun-2011","98b472b9-4288-4d13-9315-48ff00a03677","partially_amended_by",[116],{"_105":117,"_107":118,"_36":119},"PERDA Kab. Poso No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/214877/perda-kab-poso-no-3-tahun-2021","f6ca868e-d065-41ca-bdf7-7af4c0c02cab","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POSO
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 8 OF 2011 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing broad, real, and
accountable regional autonomy, it is necessary to optimize
sources of Local Own-Source Revenue to support the
organization of Government and the implementation of
development towards regional independence;
that the Regional Government has established Regional
Regulation Number 8 of 2011 concerning Retribution for Business
Services as amended by Regional
Regulation Number 7 of 2015 concerning Amendments to
Regional Regulation Number 8 of 2011 concerning Retribution for
Business Services, however, in its implementation, there are
retribution objects that are not

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c359e657-e7b0-4b63-9517-f3ea6fea8855","actionData","errors"]