[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c34eb423-f24a-47ab-b5bf-452e10a8b49a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-12-07","effective_date","2016-03-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jember","place_of_enactment","Jember","theme","TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOSIAL
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 362-6/2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Jember merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember;\r\nb. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik, bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;\r\nc. bahwa para pelaku dunia usaha disamping memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, juga perlu diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja\r\nSurabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965\r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas\r\nBumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor\r\n136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4152);\r\n4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha\r\nMilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4297);\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman\r\nModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4675);\r\n6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan\r\nTerbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4756);\r\n7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan\r\nSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4967);\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan\tLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan\r\nFakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5235);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5305);\r\n12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman\r\nPelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;\r\n13. Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per- 05/MBU/2007 tentang\r\nProgram Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina\r\nLingkungan.\r\n14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial;\r\n15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4). \n Pengaturan TSPDL dimaksudkan untuk :\r\na. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Jember;\r\ndan\r\nb. memberi arahan bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan\tdan lingkungan kepada Persero dan pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Jember.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (TSPDL) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Jember melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, dan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ruang lingkup TSPDL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, serta memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah. Dana untuk TSPDL dapat dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Hak dan Kewajiban:

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSPDL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Perusahaan berkewajiban menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TSPDL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha, serta menumbuhkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan.

Program TSPDL meliputi bina sosial dan lingkungan, kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta program langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSPDL.

","transitional_provisions","1. Setiap usaha atau kegiatan yang telah berjalan dan perijinannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, diwajibkan melaksanakan TSPDL paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JEMBER REGENT
THE PROVINCE OF EAST JAVA

JEMBER REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2015
ON
CORPORATE AND ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

JEMBER REGENT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that efforts to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions in the Jember Regency Area are an integral part of the implementation of the Jember Regency Regional Government;
that the efforts as intended in letter a can be carried out well, if there is a synergistic relationship between the regional government and business actors and the community;
that business actors, in addition to obtaining convenience and protection in doing business, also need to be given wider opportunities to participate in the social and economic empowerment of the community and environmental preservation in all its aspects;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c34eb423-f24a-47ab-b5bf-452e10a8b49a","actionData","errors"]