[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c34abc09-c478-4ae1-9cce-e6d7be45183f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-01-16","effective_date","2020-01-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN.2020/NO.8, TLN NO.6457, JDIH.SETKAB.GO.ID : 14 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37E ayat (11) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tujuannya adalah memastikan proses seleksi yang efisien dan efektif sehingga terpilih Dewan Pengawas yang berintegritas dan profesional. Ketentuan substansial mencakup persyaratan bagi calon anggota Dewan Pengawas, seperti kewarganegaraan Indonesia, integritas moral, dan tidak terlibat dalam partai politik. Proses pengangkatan melibatkan pembentukan panitia seleksi oleh Presiden, yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Panitia seleksi bertugas mengumumkan, mendaftarkan, dan menyeleksi calon anggota Dewan Pengawas. Presiden kemudian menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

","transitional_provisions","

Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas pengganti antarwaktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2020
CONCERNING
PROCEDURES FOR APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD
CORRUPTION ERADICATION CRIME COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 37E paragraph (11) of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Procedures for Appointment of Chairperson and Members of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Crime Commission;
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c34abc09-c478-4ae1-9cce-e6d7be45183f","actionData","errors"]