Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Jombang, Lumajang, dan Sumenep di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Hal ini dilakukan dengan membentuk delapan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Songgon, Megaluh, Bandarkedungmulyo, Jogoroto, Tempursari, Nonggunong, Talango, dan Giligenting. Pembentukan kecamatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Setiap kecamatan baru memiliki pusat pemerintahan yang ditetapkan di salah satu desa dalam wilayah kecamatan tersebut. Perubahan desa-desa dalam kecamatan ini, seperti pemekaran atau penggabungan, harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, selama tidak mengubah batas wilayah kecamatan. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan kecamatan ini, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.