[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3339837-4cc0-459a-b6c3-ceb80153aaa9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina","short_title","Undang-undang (UU) No. 77 Tahun 1957","number","77","year","1957","published_date","1957-12-19","effective_date","1957-12-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"5d28585c-8ee7-4586-a554-13242175531c","Ratifikasi Perjanjian Internasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Persetujuan-warga-negara-berada-tidak-sah-daerah-Republik-indonesia-pilipina
1957
Undang-undang (UU) NO. 77, LN. 1957/No. 167, TLN No. 1489, LL SETNEG : 12 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa perlu Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidaksah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina disetujui denganundang-undang. \n a.Pasal XIV Persetujuan mengenai warganegara yang berada secaratidak sah tersebut;b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara RepublikIndonesia \n Baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Pilipinaberkehendak untuk menjalankanperaturan-peraturan imigrasinya dengan semestinya. Bila peraturan-peraturan imigrasi itudijalankan dengan semestinya, maka orang-orang tersebut di atas akan terganggu dalamusahanya seperti terurai di atas.Warganegara yangberdiam secara illegal akan dienyahkan dan orang-orang yang mondar-mandir harus mempunyai paspor dan visa yang syah.Untuk mendapatkan paspor dan visa yang syah mereka akan kehilangan banyak tempo,sehingga usahanya seperti terurai di atas akan mengalamiketidak lancaran.Kedua Pemerintah berpendapat tidak akan bijaksana, bila penglaksanaan dari peraturan-peraturan imigrasinya akan mengakibatkan kerugian bagi warganegaranya masing-masing.\r\n\r\nPerjanjian tersebut telah ditanda-tangani oleh kedua Pemerintah pada tanggal 4 Juli 1956,di Jakarta.Perjanjian itu dapat dibagi dalam dua pokok, yakni:1.menyelesaian soal berdiamnya warganegara masing-masing di wilayah pihak yanglain secara tidak sah.2.memecahkan soal mondar-mandirnya warganegaranya masing-masing ke wilayahpihak yang lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1957. \n - \n - \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini disahkan untuk menyetujui persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina mengenai warga negara yang berada secara tidak sah di wilayah masing-masing. Latar belakang kebijakan ini adalah adanya kenyataan bahwa sejumlah warga negara Indonesia dan Filipina tinggal dan mondar-mandir di wilayah perbatasan tanpa izin resmi, yang menyalahi peraturan imigrasi dan mengakibatkan mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempermudah pelaksanaan usaha warga negara tersebut dan mengatur kenyataan tersebut agar dapat berlangsung secara teratur menurut hukum. Ketentuan substansial dari undang-undang ini meliputi repatriasi warga negara yang berada secara tidak sah, pengesahan sebagai penduduk tetap bagi mereka yang memenuhi syarat, dan pengaturan kunjungan ke wilayah perbatasan dengan menggunakan Kartu Lintas Perbatasan. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan repatriasi.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan persetujuan ini dapat mengakibatkan repatriasi warga negara yang bersangkutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 77 YEAR 1957
CONCERNING
AGREEMENT REGARDING CITIZENS WHO ARE ILLEGALLY
IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that it is necessary to approve the Agreement regarding citizens who are illegally in the territory of the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines by law; \n \n
Remembering:	\n \n Article XIV of the Agreement regarding citizens who are illegally present; \n Articles 89 and 120 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; \n \n

With the approval of the House of Representatives;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3339837-4cc0-459a-b6c3-ceb80153aaa9","actionData","errors"]