[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c32f1f4a-ba23-4ae0-b912-c918615444f0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 8 Tahun 1999","number","8","year","1999","published_date","1999-04-28","effective_date","1999-11-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 1999/ NO. 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun \r\n1998 tentang ruang lingkup dan jenis – \r\njenis Retribusi Daerah Tingkat I dan \r\nDaerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat \r\nRekreasi dan Olah raga merupakan \r\nRetribusi Daerah Tingkat II; \r\nb. bahwa untuk memungut Retribusi \r\nsebagaimana dimaksud huruf a, perlu \r\ndiatur dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang \r\npembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, \r\nTambahan Lembaran Negara RI Nomor 1924); \r\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang \r\nPokok – pokok Pemerintahan di Daerah \r\n(Lemabaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3037); \r\n3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang \r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun \r\n1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 3209); \r\n4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang \r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3685); \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 \r\nTentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 \r\nTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, \r\nTambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 \r\nTentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara \r\ntahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara \r\nnomor Nomor 3692);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 \r\nTahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai \r\nNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah \r\nDaerah; \r\n8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan \r\nDaerah dan Peraturan Daerah Perubahan; \r\n9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n171 Tahun 1997 tentang Pedoman \r\npengesahan Peraturan Daerah; \r\n10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata \r\nCara Pemungutan Retribusi Daerah; \r\n11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n175 Tahun 1997 Tentang tata cara \r\npemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; \r\n12. Keputusan Menteri Dala Negeri Nomor \r\n119 Tahun 1998 Tentang ruang lingkup \r\ndan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat \r\nI dan Daerah Tingkat II; \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah \r\nTingkat II Kolaka Nomor I Tahun 1989 \r\nTentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di \r\nlingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten \r\nDaerah Tingkat II Kolaka ( Lembaran \r\nDaerah Nomor 6 Tahun 1989 Seri D \r\nNomor 4).\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; cara perhitungan retribusi; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; ketentuan pidana; penyidikan. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka memantapkan kesiapan daerah menjadi daerah otonom dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi meliputi fasilitas tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan tempat olah raga. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
Prinsip dan Sasaran Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif: Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diberikan.
Saat Retribusi Terutang: Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/14904/perda-kab-kolaka-no-5-tahun-2011","4ca38306-f75a-495d-8e52-294ee9212ae5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KOLAKA REGENCY DATI II

NUMBER : 28 YEAR 1999 SERIES: B NUMBER : 18

REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY
LEVEL II REGION OF KOLAKA
NUMBER: 8 YEAR 1999
CONCERNING
LOCAL FEE FOR RECREATION PLACES
AND SPORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT HEAD OF LEVEL II REGION OF KOLAKA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 119 Year 1998 concerning the scope and types of Regional Fees Level I and Level II Regions, the Local Fee for Recreation Places and Sports is a Regional Fee Level II; \n that to collect the Local Fee as referred to in letter a, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation. \n \n
In View of :	\n \n Law Number 29 of 1959 Concerning the establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c32f1f4a-ba23-4ae0-b912-c918615444f0","actionData","errors"]