[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c322540e-40c4-46d6-9c83-090e748254c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-04-29","effective_date","2004-05-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2004/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkan UU No. 34 Tahun2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun\r\n1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Angkutan Khusus dengan wilayah operasi Lintas Kabupaten/Kota merupakan jenis Retribusi Daerah;\r\nBagi kendaraan khusus dan kendaraan barang yang berasal dari luar Daerah perlu dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta untuk memberlkan Kontribusi kepada Pemda guna meringankan beban dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan melalui pembayaran retribusi lzln angkutan barang khusus. \n UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1993; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmenhub No. KM. 69 Tahun 1993; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No.147 Tahun 1998; kepmendagri No. 7 Tahun 2003; Perda Prov. Daerah Tingkat 1 Jambi Nomor 4 Tahun 1988 \n Perda ini mengatur mengenai Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Khusus, meliputi: Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Terutangnya Retribusi; Biaya Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2004. \n Dengan berlakunya perda ini, maka perda Prov. Jambi No. 9 Tahun 1994 tentang Jasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. \n Tata cara dan instansi yang memberi atau mengeluarkan izin angkutan khusus atas pelaksanaan ketentuan dalam Perda ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi atas pemberian kewenangan dari Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.\r\nPembagian hasil pemungutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.\r\nHal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.\r\n \n 10 hlm.; Penjelasan 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Khusus di Provinsi Jambi. Latar belakangnya adalah untuk pengendalian dan pengawasan kendaraan khusus dan kendaraan barang dari luar daerah serta memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan.

Objek retribusi adalah kendaraan angkutan khusus yang digunakan untuk pengangkutan barang tertentu yang memerlukan pengangkutan secara khusus, seperti barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendingin, tumbuh-tumbuhan, dan hewan hidup. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin angkutan barang khusus terhadap kendaraan yang beroperasi di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Retribusi izin kendaraan angkutan barang khusus digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis kendaraan yang digunakan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkutnya, dengan tarif yang berbeda untuk setiap kategori daya angkut per 6 bulan.

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin angkutan khusus, termasuk biaya survei lapangan, analisis dan evaluasi, transportasi, serta pembinaan. Instansi pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil pungutan yang disetor ke kas daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF JAMBI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 4 OF 2004
CONCERNING
LOCAL FEE FOR SPECIAL GOODS TRANSPORT VEHICLE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Retribution for Special Transportation Permits with cross-Regency/City operating areas is a type of Regional Retribution;
that for special vehicles and goods vehicles originating from outside the Region, it is necessary to carry out Control and Supervision and to provide Contributions to the Regional Government to alleviate the burden in implementing development and maintaining road infrastructure through payment of local fee for special goods transport vehicle permits;
that in order to collect Retribution as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c322540e-40c4-46d6-9c83-090e748254c4","actionData","errors"]