[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c31d2215-6c47-4a81-b3de-666870576964","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Jepara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Jepara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bencana
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara bertanggungjawab melindungi seluruh masyarakat Jepara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa Wilayah Kabupaten Jepara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan dan tsunami, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa; bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 32 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum\r\nBab II \tAsas Dan Tujuan\r\nBab III \tTanggung Jawab Dan Wewenang\r\nBab IV \tKelembagaan\r\nBab V \tHak Dan Kewajiban Masyarakat\r\nBab VI \tPeran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional Dan Lembaga Kemasyarakatan\r\nBab VII \tPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nBab VIII \tPendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana\r\nBab IX \tPengawasan\r\nBab X \tPemantauan Dan Evaluasi\r\nBab XI \tPenyelesaian Sengketa\r\nBab XII \tKetentuan Penyidikan\r\nBab XIII \tKetentuan Pidana\r\nBab XIV \tKetentuan Peralihan\r\nBab XV \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2011. \n 34 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Jepara dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Latar belakangnya adalah bahwa Kabupaten Jepara memiliki kondisi geografis dan demografis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam maupun non-alam, yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan pembangunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk penjaminan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana yang memadai dalam APBD.
Wewenang Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, mengatur penggunaan teknologi, merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana, serta memberikan izin pengumpulan barang dan uang.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, berperan serta dalam perencanaan dan pengawasan, serta kewajiban menjaga lingkungan hidup dan memberikan informasi yang benar.
Peran lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana, termasuk kesempatan untuk berperan serta, kewajiban menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, dan kewajiban melaporkan kegiatan.
Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan kegiatan yang berbeda pada setiap tahap.
Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, termasuk tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, serta alokasi anggaran dalam APBD.
Pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana, termasuk sumber ancaman, kebijakan pembangunan, kegiatan eksploitasi, pemanfaatan teknologi, konservasi lingkungan, perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan reklamasi, dan pengelolaan keuangan.

\n","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 16 OF 2011
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN JEPARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

Considering:

that the Jepara Regency Government is responsible for
protecting all Jepara people with the aim of
providing protection for life and
livelihood, including disasters in order to
realize community welfare;
that the Jepara Regency Area has geographical conditions,
geological, hydrological and demographic conditions that allow
disasters to occur caused by natural factors,
non-natural factors or human factors, especially natural disasters
such as landslides, floods, droughts, typhoons and
tsunamis, which can cause environmental damage,
property losses, psychological impacts and loss of life;
that disasters can hinder and disrupt
the life and livelihood of the community, the implementation of
development and its results, so it is necessary to make

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c31d2215-6c47-4a81-b3de-666870576964","actionData","errors"]