[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c30e1de3-6ad1-40b1-ae83-bb61bb460d67","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1999","number","84","year","1999","published_date","1999-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 84, LN. 1999 No. 189 , TLN No. 3909, LL SETNEG : 15 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1999. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menanggapi perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi yang semakin meningkat, yang menyebabkan kebutuhan akan perluasan wilayah. Tujuannya adalah untuk menampung pertumbuhan penduduk dan mengatasi keterbatasan lahan yang ada, serta untuk meningkatkan fungsi Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Agam. Wilayah yang dimasukkan meliputi beberapa desa dari Kecamatan Banuhampu Sei Puar, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Tilatang Kamang, dan Kecamatan IV Angkek Candung. Dengan perluasan ini, wilayah Kota Bukittinggi diatur menjadi lima kecamatan baru, yaitu Bukittinggi Utara, Bukittinggi Timur, Banuhampu, Bukittinggi Barat, dan Bukittinggi Tengah. Peraturan ini juga menetapkan pusat pemerintahan untuk masing-masing kecamatan baru.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Agam dan Keputusan Bupati Agam yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah Kabupaten Agam, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kota Bukittinggi dan Keputusan Walikota Bukittinggi.\n3. Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiel dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 84 YEAR 1999
CONCERNING
AMENDMENT TO THE BOUNDARY OF BUKITTINGGI CITY AND AGAM REGENCY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the increasing development progress in the Province of West Sumatra in general, and in the City of Bukittinggi in particular, has led to an increase in the function and role of the City of Bukittinggi in all fields;
that with the limited land available to accommodate the demands of its development, this creates problems in improving the development of the Bukittinggi City area as a center of development activities and services for the city community and surrounding areas;
that in order to maintain orderly government administration and to accommodate the increasing development activities in the Bukittinggi City area, it is deemed

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c30e1de3-6ad1-40b1-ae83-bb61bb460d67","actionData","errors"]