[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c30d9496-2878-4895-bd01-5e75222091c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Bank Perkreditan Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANK PERKREDITAN RAKYAT
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2012 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bank Perkreditan Rakyat
ABSTRAK:	\n \n untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terjangkau oleh Bank Umum, dipandang perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta guna menghindari munculnya rentenir dan pelepas uang yang merusak perekonomian masyarakat. \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2.\tUU No. 7 Tahun 1992\r\n3.\tUU No. 23 Tahun 1999\r\n4.\tUU No. 3 Tahun 2003\r\n5.\tUU No. 17 Tahun 2003\r\n6.\tUU No. 32 Tahun 2004\r\n7.\tUU No. 33 Tahun 2004\r\n8.\tUU No. 40 Tahun 2007\r\n9.\tUU No. 12 Tahun 2011\r\n10.\tUU No. 58 Tahun 2005\r\n11.\tPP No. 38 Tahun 2007\r\n12.\tPP No. 1 Tahun 2008\r\n13.\tPermendagri No. 1 Tahun 1984\r\n14.\tPermendagri No. 13 Tahun 2006\r\n15.\tPermendagri No. 22 Tahun 2006\r\n16.\tPermendagri No. 53 Tahun 2011\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang pendirian bank perkreditan rakyat. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dan efisien dengan menggunakan prinsip kehati-hatian,Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko berbentuk Perusahaan Daerah. Bupati melakukan pembinaan permodalan, fasilitas terhadap BPR Mukomuko dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR Mukomuko sebagai kelengkapan Otonomi Daerah dan Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang. Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Mukomuko. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap syah apabila dihadiri sekurang-sekurangnya lebih dari ½ (setengah) anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:\r\na. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan\r\nb. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.\r\nbagian direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR Mukomuko. Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Mukomuko. Direksi wajib menyusun rencana strategis BPR Mukomuko jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2012. \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Mukomuko. Latar belakang pendirian BPR adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum, mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, memberikan kesempatan usaha, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menghindari praktik rentenir.

BPR Mukomuko didirikan sebagai Perusahaan Daerah (PD) dan berkedudukan di Kabupaten Mukomuko. Dalam pengembangan usaha, BPR dapat mendirikan unit di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko maupun di luar wilayah kabupaten. Kegiatan usaha BPR meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit kepada usaha ekonomi lemah, penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan deposito, membantu Pemerintah Daerah sebagai pemegang kas daerah, serta menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Organ BPR terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas, dan Direksi. Modal dasar BPR ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dengan modal disetor pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2013. Bupati melakukan pembinaan permodalan dan fasilitas terhadap BPR, sementara pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang berwenang.

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas, serta mewakili daerah sebagai pemegang modal BPR. Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap BPR. Direksi bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUKOMUKO REGENCY GOVERNMENT
MUKOMUKO REGENCY REGULATION
NUMBER 8 OF 2012
ABOUT
PEOPLE'S CREDIT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to encourage economic growth and improve services to community needs that are still largely beyond the reach of Commercial Banks, it is deemed necessary to realize equitable banking services to provide business opportunities and improve the living standards of the community and to avoid the emergence of loan sharks and money lenders that damage the community's economy;
that in order to support the people's economic development program of the Mukomuko Regency Government and other programs, it is necessary to increase public awareness and courage in dealing with banks;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c30d9496-2878-4895-bd01-5e75222091c3","actionData","errors"]