[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c30bec45-5c65-431d-875a-1cdf10a90598","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAAN ATAS PERATURAN DARAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-02-19","effective_date","2019-03-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Banten","place_of_enactment","Serang","theme","PERUBAHAAN ATAS PERATURAN DARAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan - atas - peraturan - daerah - provinsi - banten
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAAN ATAS PERATURAN DARAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan Provinsi Banten secara berkesinambungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten khususnya penerimaan dari sektor Pajak Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Th 1945; UU No 19 Th 1997 yang telah diubah UU No 19 Th 2000; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 28 Th 2007; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 69 Th 2010; PP No 55 Th 2016; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permenkeu No 11/PMK.07/2010 Tgl 25 Januari 2010; Perda Prov Banten No 7 Th 2006; Perda Prov banten No 8 Th 2016. \n merubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011Pajak Daerah, yaitu:\r\nMengubah definisi Pasal 1 angka 2, 4 dan 6; Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 huruf a, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 28, Pasal 56 ayat (4). \r\nmenambah Pasal 32A, Pasal 45A, Pasal 60 ayat (1a), Bab IXA, Pasal 63A\r\nmenghapus Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (3) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019. \n Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 \n - Ketentuan Teknis mengenai restitusi Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur\r\n- Pemungutan dan Pengenaan PBB-KB atas pembelian bahan bakar oleh sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur\r\n- Tata cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur\r\nPengenaan Pajak Air Permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan GUbernur \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Definisi:** Perubahan definisi beberapa istilah kunci seperti Pemerintah Daerah, Badan, dan lainnya dalam Pasal 1 untuk menyesuaikan dengan nomenklatur baru Badan Pendapatan Daerah.\n\n- **Dasar Pengenaan PKB:** Penjelasan lebih rinci mengenai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi bobot kendaraan dan penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).\n\n- **Tarif PKB:** Perubahan tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi menjadi 1,75% dan penambahan pengaturan mengenai tata cara pengenaan pajak progresif yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.\n\n- **Tarif BBN-KB:** Penyesuaian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk penyerahan pertama dan kedua, serta tarif khusus untuk alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum.\n\n- **PBB-KB:** Penegasan mengenai pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) oleh penyedia bahan bakar dan kewajiban pelaporan perubahan harga jual bahan bakar kepada Kepala Badan.\n\n- **Pajak Air Permukaan:** Penghapusan ayat (3) pada Pasal 39 dan Pasal 44 serta penambahan Pasal 45A yang menyatakan bahwa pengenaan Pajak Air Permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.\n\n- **STPD:** Perubahan pada Pasal 56 mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) oleh Badan.\n\n- **Keberatan Pajak:** Perubahan pada Pasal 60 mengenai proses penyelesaian keberatan pajak, dimana Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Badan untuk memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.\n\n- **Restitusi Pajak:** Penambahan BAB IXA dan Pasal 63A mengenai restitusi pajak daerah, dimana wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Prov. Banten No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307960/perda-prov-banten-no-1-tahun-2024","c18e426d-2c97-4eb1-8253-433ae17eb8b3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"PERDA Prov. Banten No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/19347/perda-prov-banten-no-1-tahun-2011","3b132a03-5bab-4d5f-9f25-9ad9c2d168cf","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTEN PROVINCE
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANTEN PROVINCE
NUMBER 1 OF 2011 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANTEN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the change in the nomenclature of the Regional Revenue Agency in accordance with Regional Regulation of Banten Province Number 8 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus of Banten Province and to support the implementation of sustainable development of Banten Province, it is necessary to amend Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes in order to increase Regional Revenue receipts through optimizing Regional Original Revenue (PAD) receipts of Banten Province, especially receipts from the Regional Tax sector;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c30bec45-5c65-431d-875a-1cdf10a90598","actionData","errors"]