Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang pedoman penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kebijakan ini mencakup: - Tindakan pengamanan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. - Informasi, verifikasi, dan pelaporan kerugian negara, termasuk sumber informasi, proses verifikasi, dan pelaporan hasil verifikasi. - Penyelesaian kerugian negara melalui pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara. - Penagihan dan penyetoran ganti kerugian negara ke Kas Negara. - Penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. - Kedaluwarsa kewajiban pembayaran ganti rugi. - Pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi serta pelaporan keuangan. - Keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya. - Tata cara penatausahaan berkas kasus kerugian negara.

(-)

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.