Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan Kabupaten Temanggung yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa melalui penyerahan sebagian urusan pemerintah daerah kepada desa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa meliputi berbagai bidang, antara lain:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan Hidup
4. Pekerjaan Umum
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan Olahraga
9. Penanaman Modal
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan Pangan
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan
27. Perikanan
28. Pertanian
29. Kehutanan
30. Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Pariwisata
32. Industri
33. Perdagangan
34. Ketransmigrasian

Penyerahan urusan ini dilakukan melalui tahapan pengkajian oleh Pemerintah Desa bersama BPD, penetapan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD, dan pengkajian serta evaluasi oleh Bupati. Pelaksanaan urusan yang diserahkan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah juga dapat menambah atau menarik urusan yang telah diserahkan, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(-)

(-)