[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2da0846-afe5-4887-93cc-00c0d43ba80f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025","number","24","year","2025","published_date","2025-06-12","effective_date","2025-06-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi Notaris
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 24, BN 2025 (416): 6 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 30 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Untuk meningkatkan profesionalisme Notaris, kualitas pelayanan terhadap Notaris dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Organisasi Notaris dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2025. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan ini menetapkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi notaris yang diakui. Organisasi Notaris memiliki kewajiban menjalankan tata kelola organisasi secara profesional, menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dan AD/ART, menyusun laporan kinerja tahunan, menyampaikan laporan keuangan yang diaudit, dan memberikan dokumen yang diperlukan dalam pengawasan. Organisasi Notaris dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain setelah memperoleh persetujuan Menteri. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, meliputi tata kelola, pelayanan, kinerja, dan sumber daya manusia organisasi notaris. Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan, diselesaikan melalui mekanisme AD/ART, dan Menteri dapat memfasilitasi mediasi jika diperlukan. Menteri dapat menetapkan pengurus organisasi notaris dalam keadaan tertentu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Organisasi Notaris dikenakan sanksi administratif berupa:\na. surat peringatan tertulis pertama;\nb. surat peringatan tertulis terakhir; atau\nc. pembekuan kepengurusan Organisasi Notaris.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2025
ABOUT
DETERMINATION, DEVELOPMENT, AND SUPERVISION OF NOTARY ORGANIZATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 82 paragraph (5) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law concerning Determination, Development, and Supervision of Notary Organizations; \n \n
In view of:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 117, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2da0846-afe5-4887-93cc-00c0d43ba80f","actionData","errors"]