[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2d3a93d-c17f-4430-9c15-d3d06626844a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2010","number","126/PMK.07/2010","year","2010","published_date","2010-07-12","effective_date","2010-07-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 126/PMK.07/2010, BN 2010/ NO 343; PERATURAN.GO.ID : 26 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.07/2010, kecuali ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 26 dinyatakan tetap berlaku hingga akhir tahun 2010.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah, menggantikan peraturan sebelumnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan efisien untuk pengelolaan anggaran transfer ke daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis anggaran transfer ke daerah, yang terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Peraturan ini juga menetapkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN dan mengatur kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah, yang menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Kewenangan ini meliputi penyusunan DIPA, penerbitan SKP-RTD, penetapan pejabat penerbit SPP dan SPM, serta penyusunan laporan keuangan.\n\nPeraturan ini juga mengatur dokumen pelaksanaan anggaran transfer ke daerah, termasuk DIPA dan SKP-RTD, serta tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah untuk berbagai jenis dana seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Selain itu, diatur pula mengenai Rekening Kas Umum Daerah dan penatausahaan serta pertanggungjawaban transfer ke daerah.","transitional_provisions","1. Sebelum pemerintah daerah membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), penyaluran Transfer ke Daerah dilakukan ke rekening milik pemerintah daerah yang sebelumnya digunakan untuk menampung penerimaan transfer Dana Perimbangan atau Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.\n2. Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2011 Gubernur tidak menyampaikan data realisasi DBH PBB Bagian Daerah, DBH BPHTB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah tahun anggaran 2010, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM Pengesahan berdasarkan data realisasi dari SAKUN yang disampaikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.\n3. Sisa DAK tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang belum digunakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan DAK pada bidang yang sama sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.\n4. Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.\n5. Dalam hal sisa DAK tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah digunakan pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, pemerintah daerah menyampaikan laporan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.\n6. Pemerintah daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.\n7. Ketentuan mengenai penyaluran:\n * DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 15;\n * DBH SDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan\n * Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dana Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam serta Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1),\nberlaku mulai Tahun Anggaran 2011.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PMK No. 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150321/pmk-no-06pmk072012","8a97ef96-5ecb-4644-b2fa-980a3cc71e31","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.343, 2010
MINISTRY OF FINANCE. Accountability.
Transfer Budget.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 126/PMK.07/2010
CONCERNING
IMPLEMENTATION AND ACCOUNTABILITY
OF TRANSFER BUDGET TO REGIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Regulation of the Minister of Finance Number
21/PMK.07/2009 concerning the Implementation and
Accountability of the Transfer Budget to Regions
as amended by the Regulation of the Minister
of Finance Number 89/PMK.07/2010, the procedures for
the implementation of distribution and accountability of
the transfer budget to regions have been regulated;
that in order to improve the efficiency of the implementation of
distribution and accountability of the transfer budget to
regions, it is necessary to replace the Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2d3a93d-c17f-4430-9c15-d3d06626844a","actionData","errors"]