[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2cc416b-b504-4d87-9581-b8cf2e7d8fa0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-03-26","effective_date","2015-08-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TEMBAKAU
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa tanaman Tembakau Madura merupakan produk unggulan daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan perekonomian daerah;\r\nb. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan tata niaga Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya;\r\nc. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan\r\npengembangan Tembakau Madura, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha;\r\nd. bahwa Tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat disubstitusi dengan tembakau lain sehingga mempunyai keunggulan dan nilaijual tinggi yang selalu dibutuhkan oleh pabrik rokok, oleh karenanya mutu dan keaslian Tembakau Madura perlu dilindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura;\r\ne. bahwa terhadap beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tembakau Madura dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan;\r\nf. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\n2. UU No 12 Tahun 1950;\r\n3. UU No 8 Tahun 1981;\r\n4. UU No 12 Tahun 1992;\r\n5. UU No 8 Tahun 1999;\r\n6. UU No 18 Tahun 2004;\r\n7. UU No 32 Tahun 2009;\r\n8. UU No 12 Tahun 2011;\r\n9. UU No 23 Tahun 2014;\r\n10. PP No 44 Tahun 1995;\r\n11. PP No 44 Tahun 1997;\r\n12. PP No 79 Tahun 2005;\r\n13. PP No 109 Tahun 2012;\r\n14. Perpres No 87 Tahun 2014;\r\n15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;\r\n \n Tata niaga, budidaya, dan perlindungan Tembakau Madura berlandaskan asas:\r\na. ekonomi; b. akuntabilitas; c. transparansi; otonomi; dan d. berkelanjutan.\r\n\r\nTujuan tata niaga, budidaya, dan perlindungan Tembakau Madura adalah:\r\na. melestarikan serta membudidayakan tanaman tembakau asli Madura sebagai komoditas unggulan daerah; b. melindungi keaslian Tembakau Madura; dan c. menciptakan keteraturan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani, pedagang dan pendapatan asli daerah\r\n\r\nAntara lain mengatur juga hak dan kewajiban petani, penjual, bandul dan pembeli tembakau; perizinan pembelian dan tanda daftar gudang; permulaan dan berakhirnya pembelian; pembiayaan dan harga jual tembakau; penerimaan barang; pengambilan contoh; potongan berat kemasan; penimbangan; pembayaran; Budidaya tembakau Madura; Pengendalian dan perlindungan tembakau madura; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, larangan, perselisihan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan, ketentuan pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian Tembakau Madura.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan, membudidayakan, dan melindungi Tembakau Madura sebagai komoditas unggulan daerah, serta menciptakan keteraturan dalam tata niaga untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pedagang, dan pendapatan daerah. Kebijakan ini mengatur tata niaga, budidaya, dan perlindungan Tembakau Madura, mencakup aspek perizinan pembelian dan Tanda Daftar Gudang, yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Petani, penjual, dan bandul memiliki hak untuk menjual tembakau kepada siapa pun, sementara pembeli berhak membeli dari siapa pun, dengan kewajiban menjaga kualitas dan keaslian tembakau serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan, harga, penerimaan barang, pengambilan contoh, potongan berat kemasan, penimbangan, dan pembayaran dalam transaksi tembakau. Budidaya tembakau harus sesuai dengan kaidah yang mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, dan kelangsungan usaha tani, dengan kewajiban pengusaha untuk bermitra dengan Kelompok Tani melalui Nota Kesepakatan. Pengendalian dan perlindungan mutu serta keaslian tembakau dilakukan dengan mengendalikan masuknya tembakau luar Madura dan melarang pencampuran tembakau Madura dengan tembakau luar Madura. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk menjaga pelaksanaan peraturan ini secara efektif, serta mendorong pemberdayaan petani dan kelompok tani. Terdapat larangan memperjualbelikan tembakau campuran atau tembakau dari luar Madura pada musim panen, kecuali untuk konsumsi sehari-hari dalam jumlah kecil. Perselisihan dalam pelaksanaan kemitraan diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau melalui Pengadilan Negeri Pamekasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.\n2. Bupati memberikan peringatan tertulis kepada Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).\n3. Jika Pengusaha tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati berwenang menghentikan kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan rekomendasi KUT.\n4. Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) huruf b, ayat (3) atau Pasal 31 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
TRADE, CULTIVATION, AND PROTECTION OF
MADURA TOBACCO

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Madura Tobacco is a leading regional product, the
results of which can improve the
welfare of farmers and have a very strong influence
on improving the regional economy;
that in the development of the implementation of trade in
Madura Tobacco, there are still many problems
that have an impact on farmers' losses, so that
it requires harmony in guidance, supervision,
and development;
that in order to foster, supervise, and
develop Madura Tobacco, it is necessary to provide
protection and legal certainty that is able to guarantee
the position of tobacco business actors in accordance with
the demands of the community and the development of the business world;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2cc416b-b504-4d87-9581-b8cf2e7d8fa0","actionData","errors"]