[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2c62639-6dc6-4a4b-8cc7-190609f187ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-02-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat","place_of_enactment","Taliwang","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Pajak Hiburan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n a. Penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, sejalan dengan lajunya perkembangan dan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat;\r\nb. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan serta guna meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan maka perlu dipungut Pajak Hiburan;\r\nc. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang Pajak Hiburan. \n UU No. 8 Tahun 1981;\r\nUU No. 17 Tahun 1997;\r\nUU No. 18 Tahun 1997;\r\nUU No. 19 Tahun 1997;\r\nUU No. 30 Tahun 2003;\r\nUU No. 10 Tahun 2004;\r\nUU No. 32 Tahun 2004;\r\nPP No. 135 Tahun 2000;\r\nPP No. 65 Tahun 2001. \n Ketentuan Umum; Nama, Obyek, Subyek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayyah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak; Perhitungan dan Penetapan Pajak; Pemungutan dan Pembayaran; Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa; Pembukuan dan Pemeriksaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Sumbawa Barat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah perkembangan pesat penyelenggaraan hiburan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang memerlukan penataan dan pembinaan untuk menjaga ketertiban serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Obyek pajak meliputi semua jenis penyelenggaraan hiburan seperti tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, karaoke, permainan biliar, permainan ketangkasan, dan permainan olahraga. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan atau yang menyelenggarakan hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau menyewakan tempat hiburan.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan atau jumlah pembayaran sewa tempat hiburan. Tarif pajak bervariasi tergantung jenis hiburan, mulai dari 5% hingga 35%. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, masa pajak, saat pajak terutang, serta kewajiban pelaporan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan pajak terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta melakukan penagihan pajak. Wajib pajak dapat diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak berdasarkan permohonan. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan penghapusan sanksi administrasi, serta prosedur pengajuan keberatan dan banding.

Selain itu, diatur pula mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan pajak, pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST SUMBAWA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2006
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SUMBAWA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the provision of entertainment in West Sumbawa Regency shows a fairly rapid development, in line with the rate of development and growth of development and economy of West Sumbawa Regency;
that in order to maintain order and security and to increase public participation in development, it is necessary to collect Entertainment Tax;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Entertainment Tax.

In View of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette 3209);
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2c62639-6dc6-4a4b-8cc7-190609f187ae","actionData","errors"]