[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2bd3b95-5436-45c3-b3ff-b761c06adf90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN PERKOPERASIAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gunungsitoli","place_of_enactment","Gunungsitoli","theme","PENGELOLAAN PERKOPERASIAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - PERKOPERASIAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (3-40/2019), TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 68
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah Kota, oleh karena itu pemerintah kota perlu mendorong dan memberi perlidnungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan perasn serta optimal dalam pembangunan ekonomi khususnya koperasi. Bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dan sebagai usaha bersama berdasrakan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 45. . \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permen Koperasi dan UKM Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015, Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015, Permen Koperasi dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015, Permen Koperasi dan UKM Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, , Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 7 Tahun 2019. \n Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan Umum, Landasan dan Tujuan, Fungsi Peran dan Prinsip, Prinsip Koperasi, Kelembagaan koperasi, Bentuk dan Jenis Koperasi, Pembentukan Koperasi, Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Peruahan Anggaran Dasar Koperasi, Penggabungan koperasi, Peleburan koperasi, Pembagian Koperasi, Pembubaran, Penyelesaian, Umum, Calon Anggota, Anggota Luar Bias, Pemberhentian Anggota, Perangkat koperasi, Umum, rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, Kegiatan Usaha, Umum, Usaha Simpan Pinjam, Izin Usaha dan Pembukaan Jaringan Pelayanan, Izin Usaha, Pembukaan Jaringan Pelayanan bagi Koperasi yang berkedudukan diluar daerah, Pengawasasn dan Pembainaan, Pemeringkatan koperasi, Pendidkan dan Pelatihan, Pelaksanaan, Pembaiaayan, Pemodalan, Revitalisasi, tujuan dan sasaran, Ruang lingkup, Langkah-langkah, Pemberdayaan, Perlindungan Usaha, Kemitraan, Jaringan Usaha dan Jaringan Pelayanan yang berkedudukan di daerah, Peran serta masyarakat, Kewajiban dan larangan, monitoring dan evaluasi, Sanksi administrasi dan sanksi pidana, Penyidikan, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019. \n 47 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perkoperasian bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, perlindungan usaha, pemberdayaan, dan pemberian sanksi kepada koperasi di daerah. Peraturan ini juga menjadi pedoman bagi pelaku koperasi dalam pembentukan koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Bagi masyarakat, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah, dan pengawasan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembangunan daerah diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah kota. Pemerintah kota perlu mendorong, melindungi, dan memberikan peluang berusaha yang kondusif bagi koperasi agar dapat berperan optimal dalam pembangunan ekonomi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar mampu bersaing dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan perkoperasian, termasuk:

Kelembagaan Koperasi: Bentuk dan jenis koperasi, pembentukan koperasi, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, dan pembagian koperasi.
Pembubaran Koperasi: Tata cara pembubaran dan penyelesaian koperasi.
Keanggotaan Koperasi: Syarat dan ketentuan keanggotaan, calon anggota, anggota luar biasa, dan pemberhentian anggota.
Perangkat Koperasi: Rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
Kegiatan Usaha: Jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi, termasuk usaha simpan pinjam.
Izin Usaha dan Jaringan Pelayanan: Persyaratan dan prosedur perizinan usaha dan pembukaan jaringan pelayanan koperasi.
Pengawasan dan Pembinaan: Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap koperasi.
Pemeringkatan Koperasi: Kriteria dan proses pemeringkatan koperasi.
Pendidikan dan Pelatihan: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi.
Permodalan: Sumber modal koperasi, termasuk modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan.
Revitalisasi Koperasi: Langkah-langkah revitalisasi koperasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing.
Pemberdayaan Koperasi: Bentuk-bentuk pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Perlindungan Usaha: Upaya perlindungan usaha yang diberikan kepada koperasi.
Kemitraan, Jaringan Usaha, dan Jaringan Pelayanan: Kemitraan usaha, pembentukan jaringan usaha, dan jaringan pelayanan koperasi.
Peran Serta Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengembangan koperasi.
Kewajiban dan Larangan: Kewajiban dan larangan bagi koperasi.
Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

","transitional_provisions","1. Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini berupa: peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, dan pencabutan ijin pembukaan jaringan pelayanan.\n3. Pengenaan sanksi administratif harus dimulai dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu paling singkat 7 hari kerja.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGSITOLI CITY
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING COOPERATIVE MANAGEMENT

GOVERNMENT OF GUNUNGSITOLI CITY
2019

MAYOR OF GUNUNGSITOLI
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGSITOLI CITY
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING
COOPERATIVE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GUNUNGSITOLI,

Considering:

that regional development is jointly organized by the community and the City Government, therefore the City Government needs to encourage and provide protection and conducive business opportunities in order to be able to realize its optimal role in economic development, especially cooperatives;
that cooperatives as a grassroots economic movement and as a joint venture based on the principles of kinship and economic democracy have an important role in creating an advanced, just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that cooperatives need to be built to be strong and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2bd3b95-5436-45c3-b3ff-b761c06adf90","actionData","errors"]