Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 6 Tahun 2008

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan pelayanan umum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan ini mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berada di tangan kepala daerah, yang kemudian dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD. Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, sementara Kepala SKPKD sebagai PPKD memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, dan menyusun laporan keuangan daerah.

Peraturan ini juga mengatur asas umum APBD yang harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, berpedoman pada RKPD. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(-)

(-)