[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2a6f7f9-b273-474a-ad83-1cf2d29515d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011","number","21","year","2011","published_date","2011-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENJUALAN - PRODUKSI - USAHA - DAERAH - BIDANG - PETERNAKAN - DAN - PERIKANAN - KABUPATEN - BANDUNG
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD 2011/21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2000\r\nbahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 \r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 \r\nUndang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, nama,objek,subjek dan golongan retribusi, penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah dan tata cara pemungutan, pendaftaran dan penetapan retribusi, tata cara pembayaraan,keringanan,pengurangan dan pembebasan retirbusi, keberatan, pengembaian kelebihan pembayaran, pengawasan dan pemanfaatan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 1 Seri B), dicabut \n 29 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 1 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meninjau kembali dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung, sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari retribusi ini adalah untuk mempertegas dan menjamin pelaksanaan kegiatan penjualan produksi usaha daerah sesuai dengan asas demokrasi ekonomi, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas. Retribusi ini dipungut sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah bidang peternakan dan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi meliputi bibit sapi perah, sapi perah tidak produktif, susu sapi, bibit domba, bibit kambing, domba tidak produktif, kambing tidak produktif, benih ikan berkualitas, calon induk ikan berkualitas, dan induk ikan tidak produktif.

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual, dengan prinsip penetapan tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tata cara pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati, dan retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Bandung No. 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235510/perda-kab-bandung-no-21-tahun-2000","ac6efdde-d732-41e0-a4be-0851477da2ee","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2011
CONCERNING
FEES FOR THE SALE OF REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION
IN THE LIVESTOCK FARMING AND FISHERIES SECTOR OF BANDUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG

Considering:

that the Fees for the Sale of Regional Enterprise Production of Bandung Regency have been regulated and stipulated in Regional Regulation of Bandung Regency Number 21 of 2000 concerning Fees for the Sale of Regional Enterprise Production of Bandung Regency;
that in connection with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Fees, the provisions as referred to in letter a need to be reviewed and adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Fees for the Sale of Regional Enterprise Production in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2a6f7f9-b273-474a-ad83-1cf2d29515d5","actionData","errors"]