[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2a08ca7-75d6-4f2d-9590-aefe351c8143","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ke Undang-Undang\r\nNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan, maka terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian. \n UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kab. Dharmasraya No. 4 Tahun 2010 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 24), diubah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 28 diubah, angka 29 dan angka 31 dihapus, dan setelah angka 36\r\n ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 37\r\n2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h diubah\r\n3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat 4 ditambahkan 2 (dua) ayat baru \r\n yakni ayat (5) dan ayat (6)\r\n4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah\r\n5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah\r\n6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus\r\n7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus\r\n8. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah\r\n9. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah\r\n10. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) diubah\r\n11. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf baru, yakni huruf ; bb, huruf cc, huruf dd dan \r\n huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) baru\r\n12. Ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus\r\n13. Ketentuan Pasal 75 diubah\r\n14. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf\r\n15. Ketentuan Pasal 87 diubah\r\n16. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 87A, sampai dengan Pasal 87E\r\n17. Ketentuan Pasal 88 diubah\r\n18. Ketentuan Pasal 90 diubah\r\n19. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 90A\r\n20. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal baru, yakni BAB VIIIA dan Pasal 94A baru\r\n21. Ketentuan Pasal 95 diubah\r\n22. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) diubah\r\n23. Ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 98 dihapus.\r\n24. Ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 101 dihapus.\r\n25. Ketentuan Pasal 106 diubah\r\n26. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 107A dan Pasal 107B\r\n27. Ketentuan Pasal 108 diubah\r\n28. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal baru yakni BAB XIIA Pasal 112A\r\n29. Ketentuan Pasal 114 diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018. \n Perda Kab. Dharmasraya No. 4 Tahun 2010 \n 37 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

\n\n

Perubahan meliputi definisi istilah, kewajiban pemerintah daerah dan dinas terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, tugas petugas registrasi, pendataan penduduk rentan, pelaporan kelahiran dan kematian, pengakuan dan pengesahan anak, data kependudukan, kepemilikan KTP-el, petugas khusus, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural. Peraturan ini juga menekankan perlindungan data pribadi penduduk dan mengatur sanksi bagi pelanggaran ketentuan administrasi kependudukan.

\n\n

Beberapa poin penting termasuk penugasan kepada Wali Nagari untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala daerah, pencetakan dan pendistribusian dokumen kependudukan oleh Dinas, serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan seperti korban bencana alam dan komunitas terpencil. Selain itu, diatur pula mengenai perekaman dan penerbitan KTP-el khusus bagi petugas reserse dan intelijen.

","transitional_provisions","1. Semua Instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan.\n2. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan, berlaku seumur hidup.\n3. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.","sanctions","1. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.\n2. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan\n3. Setiap pejabat dan petugas pada Nagari, Kecamatan, UPT dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan\n4. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DHARMASRAYA
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF
DHARMASRAYA REGENCY NUMBER 4 OF 2010 ABOUT
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DHARMASRAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize professional population administration services that meet information technology standards, are dynamic, orderly and non-discriminatory in achieving minimum service standards, in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Regional Regulation of Dharmasraya Regency Number 4 of 2010 concerning Implementation of Population Administration has been established;
that with the amendment of Law Number 23 of 2006 to Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2a08ca7-75d6-4f2d-9590-aefe351c8143","actionData","errors"]