[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c29ffae4-c938-4380-ba41-e3d0552bc929","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021","number","15","year","2021","published_date","2021-11-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi\r\nsegenap warganya atas kehidupan dan\r\npenghidupan termasuk perlindungan terhadap\r\nbencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan\r\numum, sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945;\r\nb. bahwa wilayah Kabupaten Lamongan memiliki\r\nkondisi geografis dan geologis yang rawan\r\nterjadinya bencana, oleh karena itu perlu adanya\r\nkewaspadaan dari seluruh masyarakat serta\r\nregulasi yang memberi pedoman bagi masyarakat\r\nuntuk menghadapi situasi dan kondisi saat pra\r\nbencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan\r\nNomor 14 Tahun 2011 dianggap sudah tidak sesuai\r\nlagi dengan kondisi dan situasi penanggulangan\r\nbencana saat ini, maka perlu dicabut dan dibentuk\r\nregulasi baru. \n 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008\r\ntentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008\r\ntentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam\r\nPenanggulangan Bencana; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nBadan Nasional Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun\r\n2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada\r\nStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. \n Menetapkan tanggung jawab dan wewenang serta melaksanakan standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021. \n 51 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non-alam di Kabupaten Lamongan. Latar belakangnya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi warga dari bencana, mengingat kondisi geografis dan geologis Lamongan yang rawan bencana. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi dampak bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta mendorong semangat gotong royong.\n\nKetentuan substansial mencakup tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, yang meliputi pemenuhan hak masyarakat terdampak, perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana dalam APBD, dan pemulihan kondisi pasca-bencana. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, melaksanakan kerja sama, mengatur penggunaan teknologi, merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam yang berlebihan, mengatur pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta lembaga kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahapan prabencana, saat darurat bencana, dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup aspek sosial, ekonomi, kearifan lokal, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan, efektivitas, dan lingkup luas wilayah.","transitional_provisions","1. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LAMONGAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 15 OF 2021
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF NATURAL AND NON-NATURAL DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LAMONGAN,

Considering:

that the Regional Government is obliged to protect all its citizens for life and livelihood, including protection against disasters in order to realize public welfare, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the Lamongan Regency area has geographical and geological conditions that are prone to disasters, therefore it is necessary to have vigilance from all communities and regulations that provide guidelines for the community to face situations and conditions during pre-disaster, during a disaster and post-disaster;
that Regional Regulation of Lamongan Regency Number 14 of 2011 is considered no longer in accordance with the current conditions and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c29ffae4-c938-4380-ba41-e3d0552bc929","actionData","errors"]