[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c29f9dc0-63c6-455e-9bbd-670996b3e0b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-03-25","effective_date","2019-04-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 4, BN.2019/No.413, peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 632).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 ini mengatur tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan BSSN, terutama setelah perubahan organisasi dari Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan acuan bagi semua unit kerja dalam menyusun SOP yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Setiap unit kerja di lingkungan BSSN wajib menyusun SOP. Pedoman penyusunan SOP tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan unit kerja. SOP ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan wajib disampaikan kepada Kepala BSSN melalui Sekretaris Utama.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis SOP (teknis dan administratif), format SOP, prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP, serta pengelolaan SOP yang meliputi persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi.

","transitional_provisions","Standar operasional prosedur Lembaga Sandi Negara yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Peraturan Badan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2023","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bssn-no-3-tahun-2023","2eb2962e-35cd-4d8b-bb72-c2ddf563ec7e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.413, 2019
BSSN. SOP. Guidelines for Preparation. Revocation.

REGULATION OF THE STATE CYBER AND CRYPTO AGENCY
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF STANDARD OPERATING PROCEDURES
WITHIN THE STATE CYBER AND CRYPTO AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that standard operating procedures are one of the instruments to realize good governance, create order in the implementation of operations and administration, improve the quality of services of the State Cyber and Crypto Agency;
that based on the organizational changes from the State Crypto Agency to the State Cyber and Crypto Agency, it is necessary to regulate the preparation of standard operating procedures within the State Cyber and Crypto Agency;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c29f9dc0-63c6-455e-9bbd-670996b3e0b0","actionData","errors"]