Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2025

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan pada kawasan konservasi. Kebijakan ini mengatur besaran nilai A, B1, B2, dan B3 yang digunakan dalam penghitungan PNBP.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa pungutan atas kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PB-PJLPB) tahap eksploitasi dan pemanfaatan pada kawasan konservasi termasuk penerimaan jenis PNBP terhadap risiko kerusakan lingkungan. Kawasan konservasi yang dimaksud meliputi Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Hutan Raya (Tahura).

Pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan terdiri dari pungutan tahun pertama dan pungutan tahun kedua dan seterusnya, yang dikenakan setiap tahun. Tarif pungutan tahun pertama dihitung dengan formula (L x A) + (L x B1) + (L x B2) + (L x B3), sedangkan tarif pungutan tahun kedua dan seterusnya dihitung dengan formula (L x A) + (L x B1) + (L x B2). Nilai L adalah luas areal kegiatan usaha PB-PJLPB dalam hektar. Nilai A adalah nilai keanekaragaman hayati, nilai B1 adalah nilai pengaturan tata air, nilai B2 adalah nilai perosotan karbon, dan nilai B3 adalah nilai pelepasan karbon.

Besaran nilai A, B1, B2, dan B3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

1. Terhadap PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dikenakan kewajiban membayar PNBP pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(-)