Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tahun 2021

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Juga dikenal sebagai: Permen BUMN PER-05/MBU/04/2021 · Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:20 April 2021Tanggal Penetapan:8 April 2021
Badan Usaha & PerdaganganPerencanaan Pembangunan Nasional

Informasi

TipePeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
TemaProgram Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
LokasiKementerian Badan Usaha Milik Negara
Tanggal Berlaku20 April 2021
Tanggal Penetapan08 April 2021
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya. BUMN diwajibkan melaksanakan program ini dengan prinsip-prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dan akuntabilitas. Program ini mencakup pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan kecil, serta bantuan lainnya. Direksi BUMN bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program ini. Sumber dana program berasal dari anggaran BUMN, penyisihan laba bersih, dan sumber lain yang sah. Program ini juga mengatur pembentukan Komite TJSL BUMN untuk koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

1. Penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMN penyalur yang sudah dilaksanakan dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan dimaksud. 2. Standar operasional prosedur Program TJSL BUMN yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)