[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c286d76c-73c9-4166-9fd5-d9469e292999","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020","number","15","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penanggulangan Penyakit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan penyakit
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, BD.2020/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Penyakit
ABSTRAK:	\n \n bahwa perkembangan Penyakit, tidak mengenal batas \r\nwilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga \r\nperlu dilakukan penanggulangan agar kesehatan yang\r\nmerupakan hak asasi manusia terpenuhi; bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, \r\nmobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta \r\nperubahan lingkungan dapat mempengaruhi perubahan \r\npola Penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian \r\nLuar Biasa/Wabah yang membahayakan kesehatan \r\nMasyarakat sehingga diperlukan payung hukum untuk \r\nmenjamin kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa \r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 \r\ntentang Cipta Kerja, kesehatan merupakan salah satu \r\nurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan \r\npelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; eraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 \r\nTahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Kelompok dan Jenis Penyakit\r\nBab III Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah\r\nBab IV Kejadian Luar Biasa/Wabah\r\nBab V Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah\r\nBab VI Penyelenggaraan\r\nBAb VII Sumber Daya Kesehatan\r\nBab VIII Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan\r\nBab IX Peran Serta Masyarakat\r\nBab X Penelitian dan Pengembangan\r\nBab XI Pemantauan dan Evaluasi \r\nBab XII Pencatatan dan Pelaporan \r\nBab XIII Larangan\r\nBab XIV Hak dan Kewajiban\r\nBab XV Pembatasan Kegiatan Masyarakat\r\nBab XVI Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XVII Ketentuan Penyidikan\r\nBab XVIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIX Ketentuan Peralihan\r\nBab XX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020. \n 55 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah perkembangan penyakit yang tidak mengenal batas wilayah dan perlunya payung hukum untuk menjamin kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari risiko penyakit, menghentikan penyebaran penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial ekonomi.

Ketentuan substansial mencakup pembentukan Tim Gerak Cepat oleh Bupati untuk deteksi dini dan respon KLB/Wabah. Peraturan ini juga mengatur jenis penyakit menular dan tidak menular, serta jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan.

Hak dan kewajiban masyarakat diatur, termasuk kewajiban mentaati protokol penanggulangan penyakit. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan akses informasi, melaksanakan upaya kesehatan, melaksanakan prosedur karantina/isolasi, memobilisasi sumber daya, memberdayakan masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Bupati dapat melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi dalam hal percepatan Penanggulangan KLB/Wabah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyakit dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal tidak ada penetapan KLB/Wabah, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 75 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).\n2. Dalam hal ditetapkan KLB/ Wabah, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 75 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SEMARANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 15 OF 2020
CONCERNING
DISEASE CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

Considering :

that the development of Diseases knows no territorial boundaries, age, social status and gender, so it is necessary to take countermeasures so that health, which is a human right, is fulfilled;
that the development of science and technology, population mobility, and lifestyle changes and environmental changes can affect changes in Disease patterns, including those that can cause Extraordinary Events/Outbreaks that endanger Public health, so a legal umbrella is needed to guarantee Public health;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times most recently by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, health is one of the mandatory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c286d76c-73c9-4166-9fd5-d9469e292999","actionData","errors"]