[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c286c862-65b8-4d41-9681-dcea9f899a12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengendalian Penduduk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN PENDUDUK
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Penduduk
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan\r\npembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia\r\nseutuhnya;\r\nb. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia\r\ndi Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan penduduk\r\nperlu dikelola dengan terencana secara berdaya guna dan\r\nberhasil guna untuk menunjang pembangunan\r\nberkelanjutan;\r\nc. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku\r\nbelum memadahi sebagai payung hukum untuk mengatur\r\nkebutuhan daerah tentang pengendalian penduduk;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk;\r\n \n Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo.\r\nNomor 19 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Penduduk; Pengendalian Kelahiran; Penurunan Angka Kematian; Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas; Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; Forum Koordinasi Pengandalian Penduduk; Peran Serta Masyarakat; Sistem Data dan Informasi Pengendalian Penduduk; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n Jumlah Halaman: 38 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat bagi pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, serta mendukung kerjasama antar pemangku kepentingan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian penduduk yang meliputi pengendalian kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB), penurunan angka kematian dengan fokus pada ibu hamil, melahirkan, pasca melahirkan, bayi, balita, dan lansia, serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Masyarakat berperan serta dalam pengendalian penduduk melalui dukungan terhadap program KB, membantu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, dan memberikan data serta informasi terkini mengenai kelahiran, kematian, persebaran, dan mobilitas penduduk.
Pasangan usia subur memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait reproduksi secara bertanggung jawab, termasuk usia ideal perkawinan dan melahirkan, jarak ideal melahirkan, dan jumlah ideal anak.
Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penanganan infertilitas dan fekunditas bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur.
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, aksesibilitas antar wilayah, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
POPULATION CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering:

that in order to support the success of regional development, the development of whole human beings is required;
that in the context of human resource development in the Special Region of Yogyakarta, population development needs to be managed in a planned, efficient and effective manner to support sustainable development;
that the prevailing laws and regulations are not adequate as a legal umbrella to regulate regional needs regarding population control;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Population Control;

In Remembrance:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c286c862-65b8-4d41-9681-dcea9f899a12","actionData","errors"]