[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c280ad1c-5425-47cf-beef-0c6ec44714ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-11-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah","place_of_enactment","Karang Tinggi","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n a.\tBahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah;\r\nb.\tBahwa untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam melakukan usaha jasa konstruksi serta untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi, setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi atau orang perorangan yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan melakukan usaha di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;\r\nc.\tBahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan m dan masyarakat serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah perlu mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Peraturan Daerah;\r\n \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945\r\n2.\tUU No. 18 Tahun 1999\r\n3.\tUU No. 24 Tahun 2008\r\n4.\tUU No. 12 Tahun 2011\r\n5.\tUU No. 23 Tahun 2014\r\n6.\tPP No. 28 Tahun 2000\r\n7.\tPP No. 29 Tahun 2000\r\n8.\tPP No. 30 Tahun 2000\r\n9.\tPeraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011\r\n \n Pasal 6 :\r\n(1)\tSetiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha bidang jasa konstruksi di wilayah Daerah, wajib memiliki IUJK dari Pemerintah Daerah.\r\n(2)\tIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na.\tIUJK bagi badan usaha\r\nb.\tTanda Daftar Usaha Orang Perseorangan bagi pelaku usaha orang perorangan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam usaha jasa konstruksi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian IUJK.

Ketentuan Substansial:

Kewajiban IUJK: Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib memiliki IUJK.
Jenis IUJK: IUJK meliputi IUJK bagi badan usaha dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan bagi pelaku usaha orang perorangan.
Pemberi IUJK: Pemerintah Daerah memberikan IUJK kepada BUJK yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah. Bupati dapat menunjuk SKPD tertentu sebagai SKPD Pemberi IUJK.
Proses Permohonan: BUJK mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD Pemberi IUJK dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan. Jenis layanan permohonan meliputi IUJK baru, perpanjangan, perubahan data, dan penutupan.
Persyaratan Permohonan: Persyaratan berbeda untuk setiap jenis permohonan (baru, perpanjangan, perubahan data, penutupan), meliputi formulir, rekaman akta pendirian, SBU, SKA/SKT, KTP, NPWP, surat domisili, dll.
Pemeriksaan dan Verifikasi: SKPD Pemberi IUJK melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan. IUJK ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk paling lama 10 hari kerja setelah berkas lengkap.
Masa Berlaku: IUJK berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang, kecuali jika BUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan selama masa berlaku.
Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK: Pemegang IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan. Mereka wajib mentaati peraturan, melaporkan perubahan data, menyampaikan dokumen yang benar, menyampaikan laporan akhir tahun, dan memasang papan nama perusahaan.
Sistem Informasi: SKPD Pemberi IUJK wajib mengumumkan data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.

","transitional_provisions","1. IUJK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Permohonan IUJK yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.\n3. Dalam hal jumlah Pemegang SKA, SKT dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggungjawab Teknik di wilayah Daerah belum memadai, maka untuk syarat pengajuan permohonan IUJK dapat menggunakan:\n a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan Lembaga atau institusi diklat; atau\n b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan jasa konstruksi yang menyatakan bahwa pemegang surat keterangan memiliki kompetensi sebagai Penanggungjawab Teknik.\n4. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dan Surat Keterangan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib segera diganti dengan SKA, SKT dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggungjawab Teknik.","sanctions","1. Pemegang IUJK yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n a. peringatan tertulis.\n b. denda administratif.\n c. pembekuan IUJK.\n d. pencabutan IUJK","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKULU TENGAH
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU TENGAH REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKULU TENGAH,

\n\n \n \n

Considering:

that construction services business has a strategic role in development to realize the welfare of the community in Bengkulu Tengah Regency;
that in order to foster public interest in conducting construction services business and to improve the function of guidance and supervision of construction services business, every Construction Services Business Entity or individual domiciled in Bengkulu Tengah Regency who will conduct business in the field of construction services is required to have a Construction Services Business License;
that to provide legal certainty for business actors and the community and to provide guidelines for the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c280ad1c-5425-47cf-beef-0c6ec44714ab","actionData","errors"]