[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c26f9a72-c658-4079-a6e0-7b036baa54a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017","number","18/POJK.03/2017","year","2017","published_date","2017-04-26","effective_date","2017-05-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 18/POJK.03/2017, LN.2017/NO.93, TLN NO.6049, Jdih.ojk.go.id: 48 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur\n2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk mengatur pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya adalah untuk memperlancar penyediaan dana, mendukung manajemen risiko, dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk menjadi pelapor dalam sistem SLIK. Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur secara lengkap dan tepat waktu setiap bulan. Informasi yang dilaporkan mencakup data debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus, dan keuangan debitur. Pelapor juga harus melakukan koreksi jika terdapat ketidakakuratan dalam laporan yang disampaikan.

","transitional_provisions","1. Bank Umum, BPR, BPRS, dan Lembaga Pembiayaan yang sudah menjadi pelapor Sistem Informasi Debitur harus menyampaikan laporan debitur mulai bulan Maret 2017 dan April 2017 paling lambat bulan Mei 2017.\n2. BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang belum menjadi pelapor harus menjadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2018.\n3. Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian harus menjadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2022.\n4. Laporan Debitur bulan Maret 2017 sampai November 2017 dapat disampaikan paling lama 5 hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.\n2. Keterlambatan pelaporan dikenakan denda harian berdasarkan aset pelapor.\n3. Pelanggaran penggunaan informasi debitur dikenakan denda Rp50.000.000,00 per informasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 18/POJK.03/2017
CONCERNING
REPORTING AND REQUEST FOR DEBTOR INFORMATION THROUGH
FINANCIAL INFORMATION SERVICE SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that the Financial Services Authority is authorized to regulate and develop the implementation of information systems between banks and other institutions in the financial sector, especially in order to obtain and provide debtor information;
that in order to facilitate the process of providing funds to encourage economic development, the application of risk management by financial services institutions and support effective supervision in the financial services sector, a reliable, comprehensive and integrated financial information service system in the financial services sector is needed;
that in order

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c26f9a72-c658-4079-a6e0-7b036baa54a9","actionData","errors"]