[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c25f6c3e-e5b1-4804-bb12-3ba569829892","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-10-18","effective_date","2005-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/No. 47
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang \r\nNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan \r\nRetribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 \r\nTahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang \r\nNomor 18 Tahun 1997 maka per1u menyusun \r\nPeraturan Daerah mengenai lzin Usaha \r\nAngkutan Jalan; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan \r\nmaka per1u dilakukan pencabutan Peraturan \r\nDaerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang \r\nPelaksanaan Pemberian lzin mendirikan \r\nPerusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan \r\nUmum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi \r\nlzin Usaha Angkutan Jalan; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun \r\n2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Oaerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, jenis dan persyaratan permohonan izin, masa berlaku izin, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2005. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1987 dicabut. \n 21 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, serta untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- Kewajiban memiliki Izin Usaha Angkutan Jalan bagi usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum.\n- Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Jalan, termasuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan (bagi badan usaha), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan memiliki atau menguasai minimal sejumlah kendaraan tertentu.\n- Masa berlaku Keputusan Izin Usaha Angkutan Jalan adalah selama perusahaan masih menjalankan usahanya, sedangkan masa berlaku Keputusan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Jalan adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang.\n- Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk angkutan orang (bus kecil, sedang, besar) dan angkutan barang (berdasarkan Jumlah Berat yang Diperbolehkan/JBB).\n- Tata cara pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi.\n- Tata cara pembayaran retribusi, termasuk sanksi administrasi berupa bunga jika pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali Jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Rembang No. 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275176/perda-kab-rembang-no-2-tahun-1987","45c041a1-d817-4071-90ae-3f420270719b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF REMBANG REGENCY
NUMBER 47 YEAR 2005 SERIES C NUMBER 8
SUPPLEMENT TO REGIONAL GAZETTE NUMBER 47

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2005
CONCERNING
ROAD TRANSPORT BUSINESS LICENSE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REMBANG

Considering:

that with the enactment of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997, it is necessary to prepare a Regional Regulation regarding Road Transport Business License;
that due to the development of circumstances, it is necessary to revoke Regional Regulation Number 2 of 1987 concerning the Implementation of Granting Permits to Establish Transportation Companies with Public Vehicles in the Level II Regional Regency of Rembang;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c25f6c3e-e5b1-4804-bb12-3ba569829892","actionData","errors"]