[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c25c73a8-f828-4870-90f3-7466aaef5a04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Bangka Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Bangka Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN – KOPERASI – USAHA MIKRO
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro sebagai wadah kegiatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan Anggota Koperasi dan Masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, sumber daya manusia pada Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Selatan belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang organisasi, manajemen, permodalan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kemampuan berkompetisi sehingga perlu diberdayakan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2013; Permen Koperasi dan UKM No. 10/PER/KUMKM/2015; Permen Koperasi dan UKM No. 19/PER/KUMKM/2015; PERDAKAB. BASEL No. 13 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang: landasan, asas, dan prinsip Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, diatur pula tentang maksud dan tujuan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Pada Bagian Kesatu, diatur mengenai Koperasi, yaitu dalam hal kelembagaan, fungsi dan peran, serta bentuk dan jenis koperasi. Sementara itu, pada Bagian Kedua, diatur mengenai Usaha Mikro. Selanjutnya diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing. Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Perda ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 30 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Selatan. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah dan nasional melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kelembagaan Koperasi: Koperasi yang masuk dalam program pemberdayaan harus berbadan hukum dan aktif. Usaha Mikro yang ingin menjadi Koperasi harus memenuhi syarat tertentu.
Fungsi dan Peran Koperasi: Koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, dan mewujudkan perekonomian daerah dan nasional yang berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Usaha Mikro: Usaha Mikro didefinisikan berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan: Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan. Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD untuk peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro.
Bentuk-Bentuk Pemberdayaan: Pemberdayaan dapat berupa fasilitasi permodalan, dukungan bahan baku, pendidikan dan pelatihan, keikutsertaan dalam pameran, fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI, sosialisasi, dan pemberian penghargaan.
Pendekatan Kelompok, Sentra, dan Klaster: Pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan kelompok, sentra, dan klaster untuk mempercepat dan mengefisienkan pemberdayaan.
Penciptaan Iklim dan Perlindungan Usaha: Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan melalui berbagai aspek seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Perlindungan usaha diberikan untuk menjamin kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro.
Pengembangan Usaha: Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang bahan baku, teknologi produksi, desain produk dan kemasan, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Pendanaan: Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pendanaan untuk peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro. BUMN, BUMD, dan Perseroan Terbatas menyediakan pendanaan dari anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Kemitraan dan Jejaring Usaha: Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
EMPOWERMENT OF COOPERATIVES AND MICRO ENTERPRISES
IN SOUTH BANGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase the participation of Cooperatives and Micro Enterprises as a forum for economic activities to improve the welfare of Cooperative Members and the Community, it is necessary to empower Cooperatives and Micro Enterprises;
that Cooperatives and Micro Enterprises need to be built to be stronger and more independent so that they are able to act as the pillars of the economy both locally and nationally and at the same time as a vehicle for creating jobs;
that human resources in Cooperatives and Micro Enterprises in South Bangka Regency have not been accompanied by adequate capabilities in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c25c73a8-f828-4870-90f3-7466aaef5a04","actionData","errors"]