[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c23f330e-89bf-4475-b356-3c819567852d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2006","number","6","year","2006","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENYELENGGARAAN-PERHUBUNGAN
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2005 Nomor 1 Seri C/TLD Nomor 34
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung terselengaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, perlu tersedia \r\ndan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan dengan partisipasi para melibatkan \r\npengguna perhubungan. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.14 Thn 1992; UU No. 15 Thn 1992; UU No.21 Thn 1992; UU No.18 Thn 1997; UU No.27 Thn 2000; UU No.5 Thn 2003; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004; UU No.33 Thn 2004; UU No.38 Thn 2004; PP No.26 Thn 1985; PP No.41 Thn 1993; PP No.43 Thn 1993; PP No.44 Thn 1993; PP No.40 Thn 1995; PP No.1 Thn 1998; PP No.82 Thn 1999; PP No.7 Thn 2000; PP No.12 Thn 2000; PP No.25 Thn 2000; PP No.81 Thn 2000; PP No.39 Thn 2001; PP No.56 Thn 2001; PP No.66 Thn 2001; PP No.69 Thn 2001; PP No.70 Thn 2001; PP No.51 Thn 2002; PP No.79 Thn 2005; Perda No.9 Thn 2002. \n Dalam peraturan ini membahas tentang retribusi penyelenggaraan perhubungan; retribusi;ketentuan pidana; penyidikan; pengawasan; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 mengatur tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pelayanan perhubungan yang optimal dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan partisipasi pengguna jasa perhubungan dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan**: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan izin penyelenggaraan perhubungan darat, laut, dan udara.\n2. **Objek Retribusi**: Objek retribusi meliputi izin trayek, retribusi penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, persetujuan pengoperasian kapal lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) untuk perhubungan darat; pengusahaan angkutan laut dan kepelabuhan untuk perhubungan laut; serta izin usaha penunjang angkutan udara, izin terbang tidak berjadwal, dan rekomendasi izin ketinggian mendirikan bangunan untuk perhubungan udara.\n3. **Subjek Retribusi**: Subjek retribusi adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, atau menyelenggarakan perhubungan darat, laut, dan udara.\n4. **Tata Cara Pemungutan**: Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau yang dipersamakan, diawali dengan pengisian SPTRD, perhitungan besarnya retribusi, penetapan dengan SKRD, dan penagihan kepada wajib bayar. Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.\n5. **Sanksi Administratif**: Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.\n6. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**: Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD.","transitional_provisions","1. Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dibidang retribusi Penyelenggaraan Perhubungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Bangka Belitung No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24483/perda-prov-bangka-belitung-no-2-tahun-2012","ed77ff79-d396-43cc-bf54-073ba732e778","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 6 YEAR 2006
CONCERNING
TRANSPORTATION ORGANIZATION RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

Considering:

that to support the optimal provision of transportation services to transportation service users in realizing economic growth, it is necessary to have available and well-maintained transportation facilities and road traffic and transport infrastructure with the involvement of transportation service users;
that based on the considerations in letter a, and based on the authority of the Province in the transportation sector in accordance with Law Number 32 of 2004, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Transportation Organization Retribution;

In view of:

Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transport (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c23f330e-89bf-4475-b356-3c819567852d","actionData","errors"]