[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c226807e-9b51-4a99-b894-ba9240fd7ea9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2001","number","24","year","2001","published_date","2001-11-22","effective_date","2001-11-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah - Tuntutan Perbendaharaan
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD 2001/5 seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, dan pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggungjawab bagi para Pemegang Kas (Bendaharawan), Pengelola Barang Daerah dan Pegawai Negeri Sipil bukan Pemegang Kas merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang daerah; bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat jo. Pasal 40 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah; \n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini Mengaur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Majelis Pertimbangan Tp-Tgr Keuangan Dan Barang Daerah, Ruang Lingkup, Informasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Kadaluwarsa, Penghapusan, Pembebasan, Penyetoran, Pelaporan, Ketentuan Lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2001. \n 15 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah di Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya adalah upaya penyelesaian kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, serta pembinaan tanggung jawab bagi Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil bukan Pemegang Kas.

Peraturan ini membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelesaian kerugian daerah. Majelis ini terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala BAWASDA, Asisten Administrasi, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Kepegawaian.

Ruang lingkup TP-TGR mencakup berbagai aspek, termasuk pelaku (Bendaharawan, Pegawai Negeri bukan Bendaharawan, Pihak Ketiga), objek (uang dan barang), sebab (perbuatan manusia, kejadian alam), waktu, dan tempat kejadian (Dinas/Badan/Lembaga dan BUMD). Peraturan ini juga mengatur tata cara penyelesaian TP dan TGR, termasuk upaya damai, TP/TGR Biasa, TP Khusus, dan pencatatan. Upaya damai dilakukan dengan pembayaran sekaligus atau angsuran dengan jaminan. Jika upaya damai gagal, dilakukan proses TP/TGR Biasa dengan pemberitahuan tertulis, kesempatan pembelaan, dan Keputusan Pembebanan. TP Khusus diberlakukan bagi Pemegang Kas yang melarikan diri atau berada di bawah pengampuan. Pencatatan dilakukan jika tidak ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kadaluwarsa TP dan TGR, penghapusan TP-TGR jika yang bersangkutan tidak mampu membayar, pembebasan TP-TGR dalam kondisi tertentu (meninggal tanpa ahli waris atau tidak layak ditagih), penyetoran kerugian daerah, dan pelaporan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/213001/perda-prov-jawa-barat-no-16-tahun-2012","996c41f7-54d6-4622-8755-db989b0e0fe5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 24 YEAR 2001
ON
TREASURY CLAIMS AND CLAIMS FOR COMPENSATION FOR LOSSES
OF REGIONAL FINANCE AND ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that efforts to settle regional losses as a result of unlawful acts or negligence, and fostering a sense of responsibility for Cash Holders (Treasurers), Regional Asset Managers and Civil Servants who are not Cash Holders are very important in order to improve the orderly administration of regional money and asset management;
that in order to achieve the objectives as intended in letter a above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on Treasury Claims and Claims for Compensation for Losses of Regional Finance and Assets, in accordance with Article 46 of Government Regulation Number 105 of 2000 on the Management and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c226807e-9b51-4a99-b894-ba9240fd7ea9","actionData","errors"]