[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c21e8a06-0320-4d06-bea7-768f19a121fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006","number","7","year","2006","published_date","2006-06-27","effective_date","2006-08-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan desa-apbdes
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2006/NO.15, TLD No.19, LL KAB. MELAWI: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. \n Perda ini didasarkan atas:\r\n1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n2. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;\r\n3. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana gtelah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;\r\n5. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;\r\n6. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keweanagan Provinsi sebagai Daerah Otonom;\r\n7. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;\r\n8. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;\r\n9. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n10. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;\r\n11. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dann Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \n Perda ini memuat pokok-pokok sebagai berikut,\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Keuangan desa;\r\n3. Sumber pendapatan desa;\r\n4. Pelaksanaan anggaran;\r\n5. Pembinaan/pengawasan;\r\n6. Ketentuan peralihan;\r\n7. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006. \n 9 Halaman, 1 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Latar belakangnya adalah perlunya acuan dalam pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, serta hibah dan sumbangan.
Pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
Pembentukan Bendaharawan Desa untuk melakukan penatausahaan keuangan desa.
Penggunaan dana perimbangan desa yang harus dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan BPD, serta dituangkan dalam APBDesa.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dan BPD dalam pengelolaan ADD, termasuk penyusunan APBDesa, pengawasan penggunaan dana, dan pertanggungjawaban.
Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana perimbangan yang dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta Badan Pengawas Daerah.

Peraturan ini juga mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, serta tunjangan bagi BPD.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu.\n2. Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 7 OF 2006
on
VILLAGE FINANCE

ORGANIZATION AND LAW SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2006

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 7 OF 2006
ON
VILLAGE FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 28 and Article 72 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 Number 158, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4578), it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village Finance.
b that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to regulate by Regional Regulation as a reference for issuing Village Regulations;

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c21e8a06-0320-4d06-bea7-768f19a121fd","actionData","errors"]