[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c213374a-1080-4fd7-8b33-ad22b83ca11f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2015 tentang BADAN USAHA MILIK DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2015","number","05","year","2015","published_date","2015-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","BADAN USAHA MILIK DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2015/No.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang\r\nDesa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah\r\nTertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang\r\nPendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran\r\nBadan Usaha Milik Desa, maka perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438); \n (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang\r\nBUM Desa.\r\n(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndengan mempertimbangkan :\r\na. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;\r\nb. Potensi Usaha ekonomi Desa;\r\nc. Sumberdaya alam di Desa;\r\nd. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan\r\ne. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan\r\nkekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari\r\nusaha BUM Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengembangkan kerja sama antar desa, menciptakan peluang pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendirian BUM Desa yang didasarkan pada Peraturan Desa dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
Pengelolaan BUM Desa yang meliputi pembentukan unit usaha (dapat berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro), organisasi pengelola (Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas), dan modal BUM Desa (berasal dari APB Desa, penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat desa).
Klasifikasi jenis usaha BUM Desa, seperti bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis produksi/perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama (holding).
Alokasi hasil usaha BUM Desa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
Kerjasama BUM Desa antar desa yang harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa dan dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa yang dilaporkan oleh Pelaksana Operasional kepada Penasihat (Kepala Desa) dan diawasi oleh BPD.

Peraturan ini juga mengatur tentang manajemen usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), administrasi organisasi dan keuangan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi BUM Desa.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. BUM Desa yang sudah terbentuk dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus melakukan penyesuaian pembentukannya paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini;","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAKALAR
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2015
CONCERNING
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 87 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 132 of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 concerning Villages and Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 4 of 2015 concerning Establishment, Management, Administration and Dissolution of Village-Owned Enterprises, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Village-Owned Enterprises.

Remembering:

Law Number 29 of 1959 Concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c213374a-1080-4fd7-8b33-ad22b83ca11f","actionData","errors"]