[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c20b56c1-6730-4792-9e82-986119632be6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 20 Tahun 2013","number","20","year","2013","published_date","2013-04-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENJUALAN - PRODUKSI - USAHA DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2013/20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf k juncto Pasal 156 ayat (1)\r\nUndang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah \n Dasar Hukum: UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; dan PP No. 69 Tahun 2010 \n Perda ini mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi penjualan produksi\r\nusaha daerah; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip\r\ndan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan\r\nretribusi; saat retribusi terhutang; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat\r\nretribusi terutang; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; pemberian\r\nangsuran dan penundaan pembayaran retribusi; tata cara penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; sanksi pidana; dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf k juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dengan pengecualian penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi Usaha Pemerintah Daerah. Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Prinsip penetapan tarif adalah keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah penjualan hasil produksi usaha daerah, yang detailnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan). Hasil pemungutan disetor secara bruto ke Kas Daerah. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dan ditagih dengan STRD.

Wajib retribusi dapat diberikan angsuran atau penundaan pembayaran setelah memenuhi persyaratan. Penagihan dilakukan dengan STRD dan didahului Surat Teguran. Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Instansi pemungut retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 20 OF 2013
CONCERNING
REGRIBUTION OF REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION SALES
GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY
YEAR 2013

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY
REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 20 OF 2013
CONCERNING
RETRIBUTION OF REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION SALES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 127 letter k juncto Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Retribution for the Sale of Regional Enterprise Production; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c20b56c1-6730-4792-9e82-986119632be6","actionData","errors"]