[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c20907f8-033d-4fa0-82ae-7cb5a9835cf1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-11-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi daerah - perubahan peraturan
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2014/7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan kemandirian daerah, dipandang perlu untuk dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; bahwa penetapan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa ketentuan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; \n Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2011 yang dilakukan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2017, yang ditetapkan pada 17 Oktober 2017 dan mulai berlaku pada 20 Oktober 2017. Perda ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011, termasuk penyesuaian tarif dan penambahan rincian objek retribusi daerah. Namun, Perda Nomor 1 Tahun 2017 juga telah dicabut dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023. Perda Nomor 8 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 14 Maret 2025, menggantikan seluruh ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bekasi. Perda ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pembangunan di Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa perubahan perda ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014. \n Perubahan Peraturan No. 6 Tahun 2011. \n 10 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

Perubahan definisi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT).
Penghapusan beberapa jenis retribusi jasa umum, yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan.
Penghapusan beberapa ketentuan terkait retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian utilitas umum dan fasilitas sosial (fasos/fasum), retribusi rumah potong hewan, dan retribusi pelayanan terminal.
Perubahan ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO).

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan retribusi daerah dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang baru, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan kemandirian daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297845/perda-kab-bekasi-no-8-tahun-2023","4591dca9-9d0f-426f-9e59-59beb1c52dab","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PERDA Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282459/perda-kab-bekasi-no-6-tahun-2011","70442077-f362-4e2d-b336-69b3e6c950f8","amended_by",[111],{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140985/perda-kab-bekasi-no-1-tahun-2017","1fe1e9c9-9ede-46c7-aa52-eedb398a4017","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 7
REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY
YEAR 2014
REGENT OF BEKASI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2011 CONCERNING REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI,

Considering:

that regional retribution is one of the sources of local own-source revenue used to finance the administration of government and regional development;
that in order to improve services to the community and realize regional independence, it is deemed necessary to expand the object of regional retribution and grant discretion in setting tariffs;
that the determination of regional retribution is carried out based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability, taking into account the potential of the region;
that the provisions regarding regional retribution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c20907f8-033d-4fa0-82ae-7cb5a9835cf1","actionData","errors"]