[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c207a931-b3d1-4255-a910-bb87c1472e5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh\r\nlingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi\r\nkewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan\r\nkebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;\r\nb. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media\r\nlingkungan hidup di Daerah semakin meningkat dan\r\nberpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang\r\ndapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas\r\nmanusia;\r\nc. bahwa untuk memberikan dasar kebijakan daerah dalam\r\nmelaksanakan kewenangan Daerah terkait sub urusan Air\r\nlimbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang\r\nmengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah\r\nDomestik. \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan\r\nNomor P.68/MEN-SETJEN/2016; 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat Nomor 04/PRT/M/2017 ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun\r\n2016; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun\r\n2019 \n Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Air Limbah\r\nDomestik. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; sistem pengelolaan air limbah domestik; kebijakan pengelolaan air limbah domestik; konstruksi SPALD; pengoperasian, pemeliharaan dan rahabilitasi; pemanfaatan; tugas dan wewenang pemerintah daerah; hak dan kewajiban; peran serta masyarakat; dan swasta; kelembagaan; pembiayaan; pembinaan; pengawasan; kerjasama; sosialisasi dan promosi; perizinan; insentif dan disinsentif; larangan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini\r\nharus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak\r\nPeraturan Daerah ini diundangkan. \n jumlah 48 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2021 ini **tidak mencabut atau mengubah** peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tuban. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, mengingat air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan menurunkan derajat kesehatan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek, antara lain sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD-T dan SPALD-S), perencanaan pengelolaan air limbah domestik (rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terperinci), konstruksi SPALD, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD, pemanfaatan air buangan/efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dan swasta, kelembagaan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, sosialisasi dan promosi, perizinan, insentif dan disinsentif, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. Peraturan ini juga mengatur kewajiban bagi setiap orang atau badan usaha untuk mengelola air limbah domestik sesuai dengan standar teknis yang berlaku, serta larangan membuang air limbah domestik ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu.","transitional_provisions","Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberlakuan desinsentif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 81 huruf i (Buang Air Besar Sembarangan) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau denda administrasi.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2021
ON
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering :

that every citizen has the right to obtain a good and healthy environment, therefore it is the obligation of the Regional Government to establish policies on domestic wastewater management;
that domestic wastewater discharged into the environmental media in the region is increasing and has the potential to cause environmental pollution that can reduce the degree of human health and productivity;
that to provide a basis for regional policies in carrying out regional authority related to the sub-affairs of wastewater based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c207a931-b3d1-4255-a910-bb87c1472e5f","actionData","errors"]