Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2005

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah, menertibkan penyelenggaraan acara resmi DPRD, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Kedudukan Protokoler: Mengatur tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi pemerintah daerah, rapat DPRD, serta acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD. Juga mengatur tata upacara dan tata penghormatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Keuangan: Mengatur penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan DPRD. Selain itu, diatur pula tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, penyediaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah. Diatur pula mengenai uang jasa pengabdian yang diberikan setelah Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan hormat.
3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD: Mengatur belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
4. Pengelolaan Keuangan DPRD: Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan keuangan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)