[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2002740-8af6-46f5-a569-8d09abb9508a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti","place_of_enactment","Selat Panjang","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2021/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1)\r\nUndang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Meranti Tahun 2021-2026;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Meranti Tahun 2021-2026; \n Dasar hukum Perda ini adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara\r\nPenyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar\r\nPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6178);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan\r\nPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 omor 136);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun\r\n2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor\r\n157);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang\r\nTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi\r\nPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka\r\nPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7\r\nTahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian\r\nLingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);\r\n14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi\r\nRiau Tahun 2019-2024;\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18\r\nTahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang\r\nDaerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8\r\nTahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nKepulauan Meranti Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 8);\r\n \n Perda ini terdiri dari 4 Bab dan 5 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, RPJMD, dan Pengendalian dan Evaluasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021. \n 5 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat berdasarkan amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD ini bertujuan untuk menjadi pedoman pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau.

Ketentuan Substansial:

RPJMD adalah rencana 5 tahunan yang menggambarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, kerangka pendanaan, dan program perangkat daerah.
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.
Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, kerangka pendanaan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup. Detail RPJMD tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahun. Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana, dan evaluasi hasil.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPULAUAN MERAΝΤΙ
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN MERANΤΙ REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ON
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
KEPULAUAN MERANTI REGENCY 2021 - 2026

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN MERANTI,

Considering :

that based on the provisions of Article 264 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Medium-Term Development Plan of Kepulauan Meranti Regency for 2021-2026;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Medium-Term Development Plan of Kepulauan Meranti Regency for 2021-2026;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2002740-8af6-46f5-a569-8d09abb9508a","actionData","errors"]