[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1edc502-10ae-4a4d-bb2d-f55d0c1a694e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 19 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Qanun Kabupaten Simeuleu No. 19 Tahun 2013","number","19","year","2013","published_date","2013-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Simeuleu","place_of_enactment","Sinabang","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN SAMPAH
2013
Qanun NO. 19, LD.2014/No.4
Qanun TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n Ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi perwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat. \n UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 9 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 2 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN Kabupaten Simeulue No. 5 Tahun 2008; QANUN Kabupaten Simeulue No. 10 Tahun 2008. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah, Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten, Pengelolaan Sampah, Jasa Pelayanan Sampah, Lembaga Pengelola Sampah, Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan, Kerjasama dan Kemitraan, Larangan dan Sanksi, Pengawasan, Penyidikan, Penyelesaian Sengketa, Gugatan Perwakilan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sieulue Tahun 2008 Nomor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Simeulue dengan tujuan mewujudkan kebersihan, ketertiban, keindahan, meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi. Pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan perlindungan bagi pekerja persampahan, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, serta memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan (pembatasan timbulan, pendaur ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan pengelolaan sampah kepada Bapedalsihman atau penyedia jasa lainnya, serta dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Qanun ini juga mengatur tentang jasa pelayanan sampah (langsung dan tidak langsung), hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, insentif dan disinsentif, pembiayaan, kerjasama dan kemitraan, larangan dan sanksi, pengawasan, penyidikan, serta penyelesaian sengketa. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berkewajiban mengelola sampah secara berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perlindungan dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","Pengelola sampah pada kawasan permukiman, komersil, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi adat, sanksi administrasi, dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa teguran, paksaan pemerintahan, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DRAFT QANUN OF SIMEULUE REGENCY
NUMBER 19 OF 2013
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE REGENT OF SIMEULUE,

Considering :

that Islamic teachings highly prioritize cleanliness, so that cleanliness is an aspect of life that needs to be continuously and jointly maintained, both by the Simeulue Regency Government and by its community, for the realization of a clean, orderly and healthy environment;
that the development of community life results in increasingly diverse and increasing volumes of waste generated daily, thus requiring integrated waste management by involving the proportional, effective, and efficient participation of the community and the business world;
that based on Article 17 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1edc502-10ae-4a4d-bb2d-f55d0c1a694e","actionData","errors"]