[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1e5530b-d6de-465a-b939-e11629073f6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan-permusyawaratan-desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, ld.2006/No.10 Seri E No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159)\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang\r\nNomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. \n Peraturan ini mengatur lembaga yang merupakan\r\nperwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara\r\npemerintahan desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2006. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor\r\n1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa sebagaimana dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun\r\n2002 \n Hal-hal yang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2000)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2002 Seri D Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa, dengan jumlah ganjil antara 5 hingga 11 orang. Anggota BPD harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk usia minimal 25 tahun, bertempat tinggal tetap di desa, dan berkelakuan baik.

BPD memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD meliputi membahas rancangan peraturan desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta menyusun Tata Tertib BPD.

Anggota BPD memiliki hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Kewajiban anggota BPD meliputi mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melaksanakan kehidupan demokrasi, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendahulukan kepentingan umum.

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi pelaksana proyek desa, merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar sumpah/janji jabatan. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

","transitional_provisions","Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini, tetap menjalankan tugas BPD sampai terbentuknya BPD atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WONOSOBO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 9 OF 2006
on
VILLAGE DELIBERATION BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 42 paragraph (2) of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages (State Gazette of 2005 Number 159), it is necessary to form a Regional Regulation on the Village Deliberation Body. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; \n Law Number 10 of 2004 on the Establishment of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 53, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4389); \n Law Number 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1e5530b-d6de-465a-b939-e11629073f6a","actionData","errors"]